TIMES MALANG, MALANG – Selama puluhan tahun, pembangunan desa di Indonesia kerap diperlakukan seperti proyek pinggiran: datang dalam bentuk bantuan, lalu pergi bersama laporan pertanggungjawaban. Desa sering kali menjadi objek kebijakan, bukan subjek peradaban. 

Akibatnya, pembangunan berjalan timpang angka statistik naik, tetapi denyut ekonomi rakyat tetap lemah. Di titik inilah, gagasan pembangunan desa baru melalui ekosistem Koperasi Merah Putih menemukan relevansinya.

Koperasi Merah Putih bukan sekadar badan usaha, melainkan simbol perlawanan terhadap model pembangunan yang terlalu lama bertumpu pada modal besar dan pusat kekuasaan. Ia menawarkan narasi berbeda: desa membangun dirinya sendiri, dengan gotong royong sebagai fondasi dan kemandirian ekonomi sebagai tujuan. Jika desa adalah akar bangsa, maka koperasi adalah air yang menghidupkannya pelan, merata, dan berkelanjutan.

Selama ini, problem utama desa bukan ketiadaan potensi, melainkan terputusnya rantai nilai. Petani bekerja keras, tetapi harga ditentukan tengkulak. Nelayan melaut jauh, tetapi keuntungan menguap di tangan perantara. 

UMKM desa tumbuh, namun kalah bersaing karena akses modal dan pasar yang terbatas. Desa kaya sumber daya, tetapi miskin daya tawar. Di sinilah koperasi seharusnya hadir sebagai alat konsolidasi ekonomi rakyat, bukan sekadar papan nama yang hidup saat rapat tahunan.

Ekosistem Koperasi Merah Putih menawarkan pendekatan yang lebih utuh. Ia tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan produksi, distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran. Koperasi menjadi simpul tempat petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku UMKM bertemu dalam satu kepentingan bersama. Bukan relasi majikan-buruh, melainkan relasi sesama pemilik. Di sini, ekonomi tidak lagi bekerja dengan logika “siapa kuat dia menang”, tetapi “siapa bersama dia bertahan”.

Namun, membangun koperasi desa tidak cukup dengan romantisme gotong royong. Kita perlu jujur mengakui bahwa banyak koperasi mati suri karena dikelola secara asal-asalan, dijadikan alat politik, atau sekadar formalitas agar dana bisa dicairkan. Karena itu, narasi pembangunan desa baru harus dimulai dari perubahan paradigma: koperasi bukan proyek, melainkan proses. Bukan warisan masa lalu, tetapi alat masa depan.

Koperasi Merah Putih hanya akan bermakna jika dibangun di atas profesionalisme dan transparansi. Pengurusnya tidak cukup “orang dekat”, tetapi orang yang paham tata kelola, akuntabilitas, dan teknologi. Desa hari ini tidak bisa dilepaskan dari ekosistem digital. 

Koperasi harus mampu memanfaatkan teknologi untuk pencatatan keuangan, pemasaran produk, hingga membuka akses pasar yang lebih luas. Tanpa itu, koperasi akan tertinggal, sementara desa kembali menjadi penonton di rumah sendiri.

Lebih jauh, koperasi desa perlu diposisikan sebagai ruang pendidikan ekonomi rakyat. Di sanalah warga belajar tentang produksi berkelanjutan, keadilan distribusi, dan etika usaha. Koperasi menjadi sekolah ekonomi yang hidup mengajarkan bahwa keuntungan bukan untuk segelintir orang, tetapi untuk kesejahteraan bersama. Dengan cara ini, desa tidak hanya membangun ekonomi, tetapi juga membangun karakter.

Negara tentu memiliki peran penting. Bukan sebagai pengendali, melainkan sebagai fasilitator. Negara harus memastikan regulasi berpihak, akses pembiayaan terbuka, dan pendampingan berkelanjutan tersedia. 

Dana desa, misalnya, tidak cukup hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi. Jalan desa boleh mulus, tetapi tanpa ekonomi yang hidup, jalan itu hanya akan mengantar warganya pergi merantau.

Yang tak kalah penting, Koperasi Merah Putih harus dijauhkan dari jebakan elite capture. Jika koperasi dikuasai segelintir orang, maka ia kehilangan ruhnya. Demokrasi ekonomi di desa hanya bisa tumbuh jika partisipasi warga dijaga dan keputusan diambil secara kolektif. Koperasi yang sehat adalah koperasi yang berani diawasi dan mau diaudit bukan koperasi yang kebal kritik.

Pada akhirnya, narasi pembangunan desa baru bukan soal slogan atau branding kebijakan. Ia adalah pilihan jalan. Apakah desa akan terus menjadi pemasok tenaga kerja murah dan bahan mentah, atau menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berdaulat? Koperasi Merah Putih menawarkan jawaban yang sederhana namun mendasar: desa bisa berdiri di atas kaki sendiri, jika diberi ruang untuk mengelola potensi secara kolektif.

Membangun desa melalui koperasi berarti membangun dari akar, bukan dari etalase. Pelan, mungkin. Tidak selalu spektakuler. Tetapi justru di sanalah letak kekuatannya. Sebab peradaban besar tidak lahir dari lonjakan sesaat, melainkan dari fondasi yang kokoh dan dirawat bersama. Desa yang kuat adalah bangsa yang berdaulat, dan koperasi adalah jembatan menuju cita-cita itu.

***

*) Oleh : Thaifur Rasyid, S.H., M.H., Praktisi Hukum.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.