TIMES MALANG, MALANG – Ibadah haji adalah rukun Islam kelima, sebuah perjalanan spiritual yang paling didambakan umat Islam di seluruh dunia. Jutaan orang menabung, menunggu, bahkan rela mengantre puluhan tahun demi bisa menunaikan panggilan suci ke Baitullah. 

Namun, kesucian ibadah ini justru sering ternoda oleh praktik korupsi, terutama terkait distribusi dan pengelolaan kuota haji. Di Indonesia, negara dengan jumlah jemaah terbesar, isu korupsi kuota haji kembali menyeruak dan menyulut kemarahan publik.

Korupsi kuota haji bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap nilai agama dan kemanusiaan. Kuota yang seharusnya menjadi hak jemaah justru diperdagangkan, dialihkan, atau dimanipulasi untuk kepentingan segelintir elite. 

Mereka yang memiliki akses politik dan ekonomi bisa dengan mudah memperoleh kursi haji, sementara rakyat kecil yang telah menabung seumur hidup harus rela menunggu giliran bertahun-tahun. Fenomena ini bukan hanya bentuk ketidakadilan, tetapi juga bentuk pelecehan terhadap amanah umat.

Lebih ironis lagi, praktik-praktik kotor ini sering kali dibungkus dengan dalih birokrasi atau aturan teknis. Transparansi dalam pendistribusian kuota sering minim, membuka celah bagi manipulasi. 

Laporan tentang adanya “haji furoda” ilegal, permainan travel nakal, hingga kuota khusus pejabat memperlihatkan bagaimana sistem yang seharusnya sakral justru dijadikan ladang bisnis. Korupsi kuota haji membuktikan bahwa bahkan ruang-ruang ibadah pun tidak luput dari tangan kotor para koruptor.

Jika ditelisik lebih dalam, akar masalahnya tidak hanya soal moralitas individu, tetapi juga kelemahan sistem. Pengelolaan kuota haji yang begitu besar seharusnya diiringi dengan mekanisme kontrol publik yang kuat. 

Sayangnya, sistem haji di Indonesia masih terjebak dalam birokrasi yang berbelit dan kurang transparan. Akibatnya, ruang abu-abu yang lahir justru dimanfaatkan untuk memperjualbelikan hak umat.

Kasus-kasus sebelumnya telah menunjukkan betapa rentannya sektor ini. Kita tentu masih ingat skandal dana haji yang menyeret pejabat tinggi kementerian. 

Fakta tersebut membuka mata publik bahwa haji tidak hanya menjadi urusan ibadah, melainkan juga lahan empuk bagi mereka yang rakus. Padahal, pengelolaan dana dan kuota haji seharusnya menuntut standar integritas tertinggi, karena menyangkut ibadah umat yang sakral.

Apa yang lebih menyakitkan adalah dampaknya terhadap kepercayaan publik. Bagi umat Islam, haji adalah puncak pengabdian spiritual. Namun, ketika mereka melihat adanya praktik korupsi, rasa hormat dan percaya terhadap penyelenggara haji akan terkikis. 

Bayangkan perasaan calon jemaah yang sudah menabung puluhan tahun, hanya untuk mendengar bahwa kursi hajinya justru diberikan kepada mereka yang punya koneksi atau uang lebih. Luka moral semacam ini jauh lebih dalam dibanding sekadar kerugian materi.

Pemerintah sebenarnya punya kesempatan untuk memperbaiki situasi ini. Reformasi besar dalam pengelolaan kuota haji harus dilakukan. Pertama, transparansi data kuota dan daftar tunggu harus dibuka secara publik, sehingga tidak ada ruang untuk manipulasi. 

Kedua, pengawasan harus melibatkan lembaga independen, bukan hanya kementerian terkait. KPK, BPK, bahkan masyarakat sipil harus diberikan akses untuk memantau. 

Ketiga, sanksi terhadap pelaku harus tegas dan memberi efek jera. Korupsi kuota haji bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi kejahatan moral yang harus diperlakukan setara dengan pengkhianatan terhadap umat.

Namun, lebih dari sekadar regulasi, persoalan ini menyentuh pada integritas moral bangsa. Korupsi kuota haji memperlihatkan betapa nilai-nilai agama sering hanya berhenti di lisan, tanpa benar-benar mewujud dalam tindakan. 

Di satu sisi, kita sibuk membicarakan soal moderasi beragama, radikalisme, dan nilai keislaman. Di sisi lain, ruang paling sakral dari ibadah justru dijadikan ajang memperkaya diri. Inilah ironi terbesar: agama dijadikan simbol politik dan moral, tetapi nilai kejujuran dan amanah yang menjadi inti ajaran malah diabaikan.

Jika korupsi di sektor ibadah saja begitu marak, bagaimana mungkin kita berharap sektor lain bersih? Korupsi kuota haji adalah cermin betapa kronisnya penyakit korupsi di negeri ini. 

Ia menunjukkan bahwa masalah bukan hanya pada institusi tertentu, tetapi pada mentalitas bangsa yang masih menganggap kekuasaan sebagai kesempatan, bukan amanah.

Maka, perlawanan terhadap korupsi kuota haji tidak boleh hanya berhenti pada pengadilan individu. Harus ada gerakan moral dan sosial yang lebih luas, yang menegaskan bahwa ibadah suci tidak boleh ternodai oleh kepentingan politik dan ekonomi. 

Para tokoh agama, ormas Islam, dan masyarakat sipil harus bersatu menekan pemerintah agar serius membenahi sistem haji. Jika tidak, kita hanya akan terus menjadi saksi dari pengkhianatan yang berulang.

Korupsi kuota haji bukan hanya soal hukum, melainkan soal iman. Ia adalah pengkhianatan terhadap umat, agama, dan Tuhan. Jika bangsa ini masih tega memperjualbelikan hak ibadah umat, maka jangan heran jika kepercayaan publik semakin runtuh dan doa-doa yang terucap di tanah suci kehilangan keberkahan.

***

*) Oleh: Abdul Aziz, S.Pd., Praktisi Pendidikan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.