TIMES MALANG, JAKARTA – Perusakan lingkungan yang dilakukan secara sengaja di Indonesia oleh para pengusaha dan didukung legalitas palsu pemerintah sudah berada pada titik nadir. Suara para aktivis dan masyarakat yang masih memiliki akal sehat hanya sebagai angin lalu. Keras tapi tak digubris. Nyaring tapi tak pernah dianggap berbunyi sedikitpun. 

Bahkan, mereka yang seharusnya masih memiliki rasa kemanusiaan itu, tersentuh hatinya untuk tidak meneruskan kerusakan demi kerusakan terjadi, justru melakukan perlawanan dengan cara apapun sampai hasrat duniawinya tercapai dan mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Tanpa mau berpikir apa dampak buruknya pada Bumi Katulistiwa dan penghuninya.

Kasus yang sedang ramai misalnya, tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK 2). Berbagai pihak sudah menyuarakan agar proyek ini tak dilanjutkan karena pasti mengorbankan kepentingan masyarakat dan ekosistem setempat. Apa bila tidak, pengusaha nakal pasti untung, sedangkan rakyat juga pasti buntung dan tersungkur.

Sejatinya, proyek era pemerintahan Presiden Jokowi ini sudah secara telanjang terlihat ketidakadilannya. Tetapi watak tirani itu tak bisa dibendung. Jokowi terus memberikan pelayanan ekstra kepada pengusaha meski air mata masyarakat bercucuran deras di depan muka polosnya.

Ayah Gibran Rakabuming Raka itu tetap ngotot menetapkan Tropical Coastland PIK 2 sebagai PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN. 

Kerusakan demi kerusakan yang dilakukan era pemerintah Jokowi memang sudah rahasia umum. PSN demi PSN diberikan kepada pengusaha sembari memukul mundur masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Legalitas palsu terus dibuat oleh Jokowi dari istana, sehingga nampak proyek itu sesuai dengan aturan dan tidak menerabas undang-undang.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan "bahwa negara menguasai tanah, air, dan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat." Pada era Jokowi bunyi pasal itu seakan berubah menjadi "bahwa negara menguasai tanah, air, dan kekayaan alam untuk kesejahteraan pengusaha." Sungguh menyedihkan.

Harusnya, di tangan pemerintahan Prabowo Subianto, ini tak boleh dibiarkan. Kepala Negara yang baru ini tak beleh diam. Ketua Umum Partai Gerindra ini harus membuktikan, bahwa dirinya memang adalah Macan yang tak bisa dikendalikan oleh Kambing Hitam. 

Hemat saya, inilah saatnya bagi Prabowo Subianto bahwa dirinya benar tak memiliki utang apapun pada Jokowi. Ini pun saatnya bagi Prabowo Subianto bahwa dirinya ingin ditulis dalam ingatan panjang masyarakat Indonesia sebagai nakhoda yang mampu dan berani melakukan perubahan untuk rakyatnya. 

Warning dari Alquran 

Alquran telah memberikan semacam warning kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan lingkungan seperti yang terpotret pada era pemerintahan Jokowi tersebut. Dalam kitab suci umat Islam, mereka yang melakukan tindakan culas itu disebut dalam Surat Al-Isra' sebagai golongan durhaka. Yakni, golongan yang hidup mewah, gemar membuat onar dan kerusakan di suatu negara.

Dalam banyak ayat, Alquran memang memiliki pandangan amat sangat serius terhadap siapapun yang merusak lingkungan. Beberapa ayat misalnya, Surat Al-Baqarah (2): 11-12 "Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, memiliki kuasa untuk menghancurkan mereka?. 

Lalu, Surat Al-A'raf (7): 56 "Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya." Dan Surat Al-Rahman (55): 1-13 "Allah menciptakan alam semesta dengan kebijaksanaan-Nya, janganlah merusaknya."

Tetapi, dalam negara yang mayoritas Islam ini, warning dari Alquran itu seakan tak berarti apa-apa, kalau tidak mau disebut dicampakkan begitu saja. Yang penting bagi pembuat culas itu adalah untung banyak, perut kenyang, siapapun yang rugi adalah persoalan nomor sekian. 

Cendekiawan Muslim, Ahmad Syafii Maarif (1935-2022) menyebut, yang dipikirkan mereka selalu bagaimana mendapatkan laba sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan dampak buruknya bagi sektor masyarakat miskin yang sudah lama tertindas. Uang dijadikan ukuran yang sah terhadap nilai.

Menurutnya mantan Ketum PP Muhammadiyah itu, untuk mengubahnya, memerlukan waktu dan keberanian tingkat tinggi. Keberanian itu jelas memerlukan proses pencerahan terlebih dahulu. "Pertanyaannya adalah, dapatkah Islam difungsikan secara prima untuk mempercepat proses pencerahan? Semestinya dapat, asal agama itu dipahami secara benar, cerdas, dan jujur, terbebas dari subjektivisme golongan dan egoisme pribadi."

Akhirnya, kita tetap berharap, bahkan mendesak pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak buta dan membisu terhadap kasus-kasus perusakan lingkungan tersebut. 

Dengan sangat serius saya katakan, Prabowo Subianto haram hukumnya melanjutkan legacy-legacy buruk dari Jokowi tersebut. Sementara bagi semua manusia di bumi Indonesia yang masih memiliki cinta akan negerinya, bersuara dan melindungi lingkungan adalah kewajiban yang tak boleh sedikitpun diabaikan. Jika kita acuh tak acuh, alam bukan tidak mungkin akan memberikan pelajaran yang setimpal bagi kita semua. (*)

***

*) Oleh: Moh Ramli, Penulis Buku Tragedi Demokrasi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi TIMES Indonesia.

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.