TIMES MALANG, EDUKASI POLITIK – Konsep Demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berprinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sebuah kalimat yang begitu elegan dan mulia. Legitimasi pemerintahan berasal dari rakyat yang memilih dan mengawasinya. 

Nilai mulia demokrasi pelan tapi pasti telah tergerus oleh perkembangan perilaku manusia yang kebetulan menjadi wakil rakyat atau pejabat publik dengan sikap dan perangai yang tidak mendidik. Rakyat yang jujur dan polos dihadapkan pada sebuah cara memimpin yang lepas dari etika seorang pemimpin.

Gaya hidup yang hedonis (mementingkan kepuasan sendiri) bagi pejabat yang berpenampilan sebagai juragan. Pelayanan yang berbelit dan menggunakan uang dan masih banyak lagi semua produk dan perilaku kekuasaan mengkomersilkan pelayanan.

Perilaku menyimpang dari hasil proses demokrasi yang jelek, maka melahirkan demokrasi semu dan demokrasi basi-basi. Demikian juga rakyat meniru dan menyimpulkan sendiri bahwa politik tidak lagi memiliki Marwah (kehormatan) untuk memilih pemimpin yang baik, namun politik dan proses politik adalah sebuah komoditas (barang dagangan)

Dalam Pilkada Bupati dsn Gubernur kali ini kita melihat perilaku pemilih di beberapa daerah tidak mencerminkan demokrasi yang hakiki sebagaimana yang digagas oleh Abraham Lincoln, seperti yang diucapkan Abraham Lincoln pada pidatonya di Gettysburg menjelma menjadi mantra yang mampu menyihir masyarakat dunia untuk membangun sebuah pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sejarah awal demokrasi dilakukan oleh warga Athena pada abad ke 5 SM, Saat itu, seluruh warga Athena berkumpul untuk membahas dan memutuskan masalah politik. Namun demokrasi langsung ini hanya melibatkan warga laki-laki dewasa, tidak termasuk perempuan, budak, dan pendatang. 

Awal demokrasi dilahirkan begitu Mulia arti sebuah pilihan dan sikap rakyat untuk menyelesaikan masalah maupun memilih pemimpin. Suara mereka dihargai dan pemimpin yang menang betul betul di ilhami oleh sikap dan perilaku yang membawa kemakmuran rakyat. 

Maka jika dibandingkan dengan pelaksanaan proses politik sekarang yang katanya demokratis akhirnya di belokkan dengan istilah menjadi Democrazy. Namun itulah realita yang tidak bisa kita pungkiri dan kita jalani semua dengan penuh kesadaran dan sepenuh hati. 

Potret democrazy dimulai dari untuk mendapatkan dukungan politik ( Rekom ) dari partai mulai pusat sampai  daerah harus ada mahar (walau ada yang katanya gratis), biaya konsolidasi yang tidak kecil, biaya Atribut dan alat peraga kampanye yang besar dan akomodasi atau transport pemilih yang semakin menggila. 

Semua gambaran di atas adalah potret buruk demokrasi kita. Merawat demokrasi di negeri yang semuanya serba uang adalah sebuah mimpi disiang bolong. Perilaku elit politik yang salah dan ditiru oleh rakyat melahirkan sikap pragmatis pada rakyat dan menjadikan politik dan semua pernik pernik sebagai barang dagangan (komoditas). 

Puncak dari gagalnya demokrasi adalah lahirnya kapitalisasi Politik dan Birokrasi sehingga menumbuhkan KKN yang menjadi momok terbesar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Negeri yang kaya tapi rakyatnya miskin merupakan paradox Indonesia sekarang. Kita hanya bisa menjalani dan berdoa, semoga Allah memberikan keajaiban terhadap Indonesia yang kita cintai bersama ini, Menjadi Negeri yang Adil dan Makmur. (*)

***

*) Oleh : HM. BASORI, M.Si, Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, Consulting, and Advocacy.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.