TIMES MALANG, MALANG – Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan langsung turun tangan untuk mengatasi persoalan kerusakan gedung sekolah. Hal ini setelah dirinya melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang beberapa waktu lalu.

Dari informasi yang didapat, ada 64 gedung sekolah yang mengalami kerusakan, mulai kategori berat, sedang dan ringan. Secara rinci, dari 64 gedung sekolah yang rusak, diantaranya ada 51 gedung sekolah dasar (SD) dan 13 gedung sekolah menengah pertama (SMP).

Secara mengejutkan, Iwan langsung melakukan rapat koordinasi untuk tindaklanjut perbaikan gedung yang menjadi prioritasnya.

"Ini untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang yang harus ditunjang dengan sarana dan prasarana belajar yang representatif," ujar Iwan, Kamis (5/9/2024).

Ia mengaku bahwa perbaikan puluhan gedung sekolah ini memang membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar. Karena itu, lanjut Iwan, selain menggunakan anggaran APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD TA 2025, ia juga akan mengupayakan kontribusi perusahaan melalui program TSP (Tanggungjawab Sosial Perusahaan).

"Mengamati data (kerusakan gedung sekolah) ini, maka menjadi satu kebutuhan, prioritas yang perlu segera dilakukan. Karena, sarana dan prasarana yang representatif berdampak pada mutu pendidikan," ungkapnya.

"Memang butuh alokasi besar, tatap kita upayakan alokasi anggaran di tahun 2025 dan memaksimalkan kontribusi perusahaan melalui TSP," lanjutnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Iwan meminta kepada Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana untuk menentukan skala prioritas dan percepatan. Selain itu, ia juga meminta untuk merekam kondisi eksisting gedung sekolah yang rusak bersama Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto.

"Rencana saya nanti akan kita pilah, mana yang bisa kita alokasikan di APBD dan mana yang melalui TSP," tuturnya.

Ia juga akan berkomunikasi dengan dinas terkait untuk memaksimalkan program TSP demi kelayakan sarana dan prasarana gedung sekolah.

"Poinnya adalah jangan sampai program yang bagus ini terhambat urusan administratif, karena kita menjalankan amanat Undang-undang, itu amanat tertinggi," ucapnya. (*)