TIMES MALANG, MALANG – Pemkot Malang menunjukkan komitmennya dalam mendorong pemerataan akses pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menegaskan, perhatian terhadap kelompok disabilitas bukan hanya sebatas pemberian alat bantu, tetapi juga menyentuh aspek pendidikan secara menyeluruh.

Fasilitas ini, terlihat di Kecamatan Kedungkandang saat dikunjungi Ali. Area kantor Kecamatan Kedungkandang, dimanfaatkan untuk pembelajaran dan terapi bagi penyandang disabilitas dan menjadi Posko bagi yayasan Mutiara Kasih.

“Kami sudah memberikan pendampingan khusus di setiap kecamatan dan kelurahan. Bahkan, beberapa kecamatan kini menjadi pusat terapi dan pendampingan bagi teman-teman disabilitas,” ujar Ali, Minggu (13/7/2025).

Pemkot Malang juga mendorong tiap kelurahan untuk mendata kebutuhan penyandang disabilitas secara detail, termasuk kebutuhan pendidikan mereka. Menurutnya, ini merupakan bentuk keterlibatan nyata pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan yang inklusif.

Namun demikian, Ali tak menampik bahwa masih ada pekerjaan rumah besar dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi anak-anak disabilitas. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah guru khusus dan fasilitas kelas inklusi.

“Masih banyak sekolah yang belum memiliki kelas inklusi. Kalaupun ada, kadang beban untuk menyediakan guru khusus justru masih ditanggung oleh wali murid. Ini yang menjadi tanggung jawab kami untuk dibenahi,” jelasnya.

Upaya Pemkot Malang untuk mendukung pendidikan inklusi sudah dilakukan secara bertahap. Di setiap kecamatan, telah tersedia ruang belajar inklusi sebagai langkah awal. Ke depan, pihaknya berencana menggandeng sekolah-sekolah formal agar membuka lebih banyak kelas inklusi.

“Operasional pendidikan inklusif memang tidak murah. Tapi kami akan terus usahakan karena ini kewajiban dan tanggung jawab pemerintah,” katanya.

Selain pendidikan, Pemkot juga terus menyalurkan bantuan alat bantu seperti alat dengar, tongkat bantu jalan, hingga layanan pendampingan. Seluruh program ini memanfaatkan anggaran dari APBD provinsi dan pusat.

“Kita sudah maksimal untuk hal-hal non-pendidikan. Sekarang fokus kita adalah memastikan pendidikan inklusif bisa benar-benar merata dan bisa diakses oleh semua anak disabilitas,” ucapnya. (*)