MALANG – Harga minyak dunia dilaporkan menembus angka US$113 per barel seiring meningkatnya eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Kenaikan harga energi global tersebut diperkirakan tidak hanya memicu lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah hingga menurunnya daya beli masyarakat.

Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Prof. Setyo Tri Wahyudi, S.E., M.Ec., Ph.D., menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak dunia akan memberikan tekanan besar terhadap kondisi ekonomi domestik Indonesia.

Menurutnya, situasi ini berpotensi semakin memburuk apabila konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian.

“Harga minyak dunia akan terus merangkak naik selama perang Iran dengan AS-Israel belum selesai,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (9/3/2026).

Prof. Setyo menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kenaikan harga minyak adalah terganggunya keseimbangan antara pasokan dan permintaan energi global. Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah menyebabkan sejumlah sumur dan kilang minyak mengalami kerusakan, sehingga produksi minyak dunia menurun.

Di sisi lain, permintaan energi tetap tinggi, sehingga kondisi ini mendorong harga minyak terus naik.

Bagi Indonesia, situasi tersebut menjadi tantangan besar. Selama ini Indonesia masih menjadi negara pengimpor minyak dari kawasan Timur Tengah dengan kebutuhan mencapai sekitar 1 juta barel per hari untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

Ketergantungan pada impor minyak tersebut membuat pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk subsidi BBM. Kondisi ini akan semakin berat apabila nilai tukar rupiah juga mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat.

Sementara itu, melansir laporan CNN Indonesia, pemerintah memiliki tiga pilihan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam kondisi kenaikan harga minyak dunia.

Pertama, menambah subsidi energi agar harga BBM tetap stabil, namun kebijakan ini berisiko meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kedua, menaikkan harga BBM mendekati harga keekonomian untuk mengurangi beban subsidi pemerintah.

Ketiga, mempertahankan harga BBM seperti saat ini dengan konsekuensi pengurangan anggaran pada sektor lain.

Selain berdampak pada kebijakan energi, kenaikan harga minyak juga berpotensi mendorong meningkatnya inflasi. Hal ini karena minyak merupakan komponen penting dalam berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari transportasi hingga distribusi barang.

Prof. Setyo menambahkan bahwa dampak kenaikan biaya energi juga dapat merambah ke sektor ketenagakerjaan. Ketika biaya produksi meningkat, sebagian pelaku usaha kemungkinan akan melakukan efisiensi, termasuk mengurangi jumlah tenaga kerja.

Akibatnya, angka pengangguran dan kemiskinan berpotensi meningkat apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama.

Di sisi lain, kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi akan menekan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli tersebut pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat.

Tidak hanya itu, kondisi ini juga berpotensi memperlemah nilai tukar rupiah. Hal tersebut terjadi karena meningkatnya kebutuhan impor energi yang harus dibayar dengan mata uang asing.

“Karena minyak menjadi komoditas utama impor dan harga minyak dunia terus naik, maka rupiah juga berpotensi semakin tertekan,” kata Prof. Setyo.

Ia menilai, apabila pemerintah tidak segera memiliki strategi kuat dalam pengelolaan energi domestik, termasuk pengurangan ketergantungan impor, maka tekanan terhadap rupiah akan semakin besar.

Terlebih jika impor energi dilakukan dari negara dengan mata uang kuat seperti Amerika Serikat, kondisi tersebut dapat semakin memperlemah posisi rupiah di pasar global. (*)