MALANG – Salah satu persoalan yang mulai mendapat sorotan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah tingginya sisa makanan atau food waste. Ironisnya, sebagian besar limbah tersebut merupakan edible food, yakni makanan yang sebenarnya masih layak dikonsumsi.

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan sekitar 1,1 hingga 1,4 juta ton limbah makanan dari program MBG terbuang. Dari jumlah tersebut, sekitar 451 ribu hingga 603 ribu ton di antaranya merupakan makanan yang masih bisa dimakan.

Melansir dari The Conversation berdasarkan penelitian Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan makanan dari program MBG banyak terbuang. Pertama adalah preferensi makanan, di mana sebagian siswa kurang menyukai menu tertentu seperti sayur, telur rebus, atau buah dengan tekstur tertentu.

Faktor kedua berkaitan dengan kesegaran bahan makanan. Dalam sejumlah temuan, sayur dan buah yang disajikan terkadang mengalami perubahan tekstur, warna, hingga bau. Sementara faktor ketiga adalah sistem pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal.

Menanggapi fenomena tersebut, akademisi sekaligus dokter Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. dr. Febri Endra Budi S., M.Kes., FISPH., FISCM, menilai salah satu penyebab lainnya adalah penerima program yang belum sepenuhnya tepat sasaran.

“MBG seharusnya difokuskan pada sekolah yang memang siswanya diketahui kurang gizi atau yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.

Baca juga

Legenda Ken Dedes dan Joko Lulo, Mitos Pernikahan Polowijen–Dinoyo di Kota Malang

Menurut dr. Febri, pemerintah perlu melakukan analisis lebih mendalam terhadap sekolah penerima program MBG, karena tidak semua sekolah memiliki kebutuhan yang sama. Bahkan, beberapa sekolah dari kalangan ekonomi menengah ke atas diketahui menolak program tersebut karena merasa mampu memenuhi kebutuhan makan siswanya secara mandiri.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari CELIOS yang menyebutkan bahwa distribusi program MBG secara merata dinilai kurang efisien dibandingkan program bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Program Indonesia Pintar (PIP).

Penelitian tersebut merekomendasikan agar program MBG dijalankan secara lebih selektif dengan memprioritaskan anak-anak yang paling membutuhkan, seperti mereka yang mengalami malnutrisi atau stunting, hidup dalam kemiskinan ekstrem, serta tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Dr. Febri menambahkan bahwa jika program MBG benar-benar diberikan kepada kelompok yang membutuhkan, potensi makanan terbuang dapat ditekan.

“Jika diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama yang bahkan kesulitan untuk makan sehari-hari, kemungkinan besar makanan tidak akan terbuang,” jelasnya.

Baca juga

Bincang Pleno di UB, Anies Baswedan Soroti Keadilan Sosial Masyarakat

Ia juga menyarankan agar pengelolaan program MBG dapat melibatkan kantin sekolah. Menurutnya, pengelola kantin biasanya memiliki kedekatan dengan siswa sehingga lebih memahami selera dan kebutuhan mereka.

Selain itu, sekolah juga dapat memberikan edukasi kepada siswa terkait manfaat menu makanan yang disajikan dalam program MBG.

“Guru bisa menjelaskan, misalnya hari ini menunya ikan, ikan memiliki manfaat untuk membantu perkembangan otak,” pungkasnya. (*)