TIMES MALANG, SIDOARJO – Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD diusulkan Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12/2024) lalu.

Ini selaras dengan kritik Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.  Menurut Bahlil, tingginya anggaran yang dihabiskan dalam pilkada langsung perlu dikaji ulang. Tak hanya itu, kontestasi Pilkada rawan terjadi intervensi dari berbagai pihak.

Merespons hal tersebut, Ketua DPD Golkar Sidoarjo yang juga ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi mengatakan, sebagai partai yang terbuka dan demokratis, Golkar ingin mengajak masyarakat untuk berdiskusi dan merespon apa yang dirasakan oleh masyarakat. 

"Apakah wacana ini hanya menarik bagi elit politik atau sekelompok tertentu," katanya, Minggu (15/12/2024).

Dalam pandangannya, Pilkada langsung menelan biaya yang tinggi, mulai dari aspek penyelenggaraan, keamanan, hingga berbayar nyawa. 

"Hal tersebut tentunya menjadi kegelisahan kami. Harapannya, bagaimana Pilkada ini bisa menghasilkan pemimpin yang diharapkan masyarakat dengan asas manfaat. Jangan sampai Pilkada menjadi ajang hasut, perpecahan, penyebaran informasi hoax," sambungnya.

Meski begitu, prihal wacana tersebut, harus dilakukan kajian yang mendalam dan lebih komprehensif. "Pilkada tentunya harus menjadi preferensi dalam mencari pemimpin yang terbaik untuk wilayahnya," pungkas Ketua DPD Golkar Sidoarjo. (*)