TIMES MALANG – Bupati Malang, HM Sanusi, menekankan pentingnya keberimbangan antara kepentingan usaha dengan kesejahteraan pekerja. Ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Forum Komunikasi Ketenagakerjaan, di Hotel Grand Miami, Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (11/9/2024). 

"Forum Komunikasi Ketenagakerjaan ini wadah dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja yang sangat penting, dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dengan kesejahteraan pekerja," demikian Bupati Sanusi, dalam sambutannya. 

Menurutnya, kegiatan ini juga strategis, mengingat tantangan di bidang ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Dimana, di era global dan digitalisasi seperti sekarang, dinamika pasar tenaga kerja terus berkembang dengan cepat. 

Acara Forum Komunikasi Ketenagakerjaan ini difasilitasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, yang juga dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik, Erny Fatma Setyoharini, Pengurus dan Anggota Asosiasi Indonesia (APINDO), Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI), dan perwakilan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). 

Selain itu, ikut pula berpartisipasi dari anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Malang, Perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Malang, perwakian Lembaga Kerja Swasta, dan Bursa Kerja Khusus di Kabupaten Malang. 

Sanusi juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten Malang senantiasa berupaya memberikan kesempatan yang sama kepada semua lapisan masyarakat, untuk mengambil peran dalam dunia kerja.

“Hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan,” jelas Bupati Malang. 

Dari forum ini, Bupati Malang berharap terjalin kolaborasi yang melahirkan rekomendasi arah kebijakan serta strategi yang andal dalam membangun iklim ketenagakerjaan yang harmonis.

"Termasuk di dalamnya, yang mencakup peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, berkurangnya pengangguran dan pada akhirnya bermuara pada penurunan angka kemiskinan yang signifikan," tandasnya. 

Karena itu pula, lanjut Bupati, Pemkab Malang terus mendorong partisipasi dan peranserta dari seluruh pihak, untuk bersama-sama membangun iklim positif di sektor ketenagakerjaan di masa mendatang. Salah satunya contohnya, dengan memanfaatkan bonus demografi yang ada untuk menyiapkan SDM yang kompeten, agar dapat bersaing di dalam pasar kerja. 

Angka Pengangguran Terbuka Masih 5,70 Persen

Di Kabupaten Malang, masih menghadapi pesoalan ketenagakerjaan berupa pengangguran terbuka. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2023 lalu sebanyak 5,70 persen.

Pengangguran terbuka ini turun 0,87 poin persen, dibanding TPT periode bulan yang sama pada tahun 2022.

BPS Kabupaten Malang juga mencatat, angkatan kerja atau penduduk bekerja di Kabupaten Malang didominasi buruh/karyawan/pegawai, sebanyak 33,64 persen.

Untuk penduduk bekerja di sektor nonformal, sejumlah 893,68 ribu atau 62,5 persen. Sisanya, penduduk bekerja di sektor formal sejumlah 563,77 ribu atau 37,5 persen.

"Pekerja nonformal adalah pekerja dengan status bekerja dengan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar," terang Kepala BPS Kabupaten Malang," Erny Fatma Setyoharini, Rabu (11/9/2024). (*)