TIMES MALANG, JAKARTA – Liga Arab bereaksi keras atas usulan Presiden AS, Donald Trump tentang pemindahan satu juga warga Palestina di Gaza ke Yordania dan Mesir. "Itu pembersihan etnis," kata mereka.

Liga Arab, hari Minggu kemarin memperingatkan terhadap upaya untuk "mengusir" orang-orang Palestina dari tanah mereka, setelah Presiden AS Donald Trump mengusulkan rencana untuk "membersihkan" Jalur Gaza dan memindahkan  penduduk Palestina di Gaza itu ke Mesir dan Yordania.

"Pemindahan paksa dan pengusiran orang-orang dari tanah mereka hanya dapat disebut pembersihan etnis," ujar sekretariat jenderal blok regional tersebut dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Arab News.

"Upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, baik dengan penggusuran, aneksasi, atau perluasan pemukiman, telah terbukti gagal di masa lalu," tambah pernyataan itu.

Sebelumnya pada hari Minggu, Mesir juga dengan keras menyatakan keberatannya terhadap usulan Donald Trump.

Kementerian luar negeri Kairo dalam sebuah pernyataan menyatakan Mesir "berkelanjutan mendukung keteguhan rakyat Palestina di tanah mereka."

Mesir juga menolak segala pelanggaran terhadap hak-hak yang tidak dapat dicabut itu, baik melalui pemukiman atau aneksasi tanah, atau melalui depopulasi tanah itu oleh rakyatnya melalui pemindahan, mendorong pemindahan atau pencabutan orang-orang Palestina dari tanah mereka, baik sementara maupun jangka panjang.

Setelah 15 bulan perang, Donald Trump mengatakan Gaza telah menjadi tempat pembongkaran dan dia ingin Mesir menerima orang-orang. "Saya ingin Yordania juga menerima orang-orang," kata Trump.

"Pemindahan penduduk Gaza bisa dilakukan "sementara atau bisa juga jangka panjang," tambahnya.

Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada Oktober 2023, kedua negara telah memperingatkan rencana untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke negara tetangga Mesir dan dari Tepi Barat ke Yordania.

Presiden Mesir, yang menurut Trump akan diajak bicara pada hari Minggu, telah berulang kali memperingatkan bahwa pemindahan tersebut akan bertujuan untuk "memberantas perjuangan untuk negara Palestina."

Presiden Mesir menggambarkan prospek tersebut sebagai "garis merah" yang akan mengancam keamanan nasional Mesir.

Kementerian luar negeri Mesir pada hari Minggu mendesak penerapan "solusi dua negara," yang menurut Kairo akan menjadi mustahil jika warga Palestina diusir dari wilayah mereka. (*)