TIMES MALANG, MALANG – Pemerintah pusat melalui PLN Nusantara Renewables (PLN NR), yang merupakan anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara Indonesia Power (PLN IP), pada tahun 2025, akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung, di Bendungan atau Waduk Karangkates atau Bendungan Sutami, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Rencana proyek itu mengancam keberadaan ratusan petak keramba ikan tawar, yang dikelola petani setempat.

Rencana pembangunan PLTS di Bendungan Karangkates itu, telah menimbulkan keresahan bagi ratusan petani ikan tawar, model Keramba Jaring Apung (KJA) yang sudah dirintis warga sekitar bendungan Karangkates sejak tahun 2008. 

Ratusan petani ikan tawar itu, berasal dari 10 desa dari tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Kalipare (Desa Sukowilangun, Sumberpetung, Sumberpucung), Kecamatan Sumberpucung (Desa Sumberpucung, Sambigede, Ternyang, Jatiguwi, Senggreng) dan Kecamatan Pagak (Desa Tlogorejo).

Budidaya ikan tawar di Bendungan Karangkates adalah satu-satunya sumber pendapatan bagi warga setempat. Di lokasi bendungan Karangkates itu, terdapat 705 petak keramba ikan, yang dikelola oleh 141 petani. 

Menurut Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Muri Makmur Sutami 1, Wasis, para petani sangat bergantung pada keberlanjutan usaha ikan tawar di Bendungan Karangkates itu. 

Petani ikan keramba, saat melakukan panen ikan air tawar di desa Jatiguwi Sumberpucung, Kabupaten Malang Jawa Timur. (Foto: Aditya hendra/TIMES Indonesia)

“Nasib petani ada di Keramba. Karena usaha itu sumber satu-satunya,” kata Wasis, ditemui TIMES Indonesia, di rumahnya, Selasa (28/1/2025).

Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Muri Makmur Sutami 1, yang dipimpin Wasis, ada 66 anggota petani ikan tawar. Masing-masing petani rata-rata mengelola 5 petak keramba. Total keseluruhan ada 330 keramba.

Sementara, Pokdakan Muri Makmur Sutami 2, yang dipimpin Nizar, beranggotakan 75 petani, masing-masing petani rata-rata mengelola 5 petak keramba. Total keseluruhan ada 375 keramba. 

Menurut pengakuan Wasis, proyek PLTS yang akan dibangun itu, sudah menimbulkan keresahan di kalangan para petani ikan tawar. Karena akan berdampak sangat besar bagi ekonomi petani. 

"Petani tidak menentang pembangunan PLTS. Namun, para petani berharap bisa diberi ruang untuk tetap menjalankan usaha Keramba. Petani berharap tidak digusur,” harap Wasis. 

Modal Budidaya Ikan Bendungan Karangkates Pinjam dari Bank

Para petani Bendungan Karangkates mayoritas bersumber dari pinjaman Bank, untuk membangun keramba usaha budidaya ikan tawar. Beberapa petani mengaku telah mengambil pinjaman ke Bank dengan dominan cukup tinggi. Dari Rp 20 juta hingga Rp 150 juta.

”Rata-rata petani pinjam ke Bank. Mulai dari Rp 20 juta hingga Rp 150 juta. Itu untuk modal keramba,” jelas Wasis.

Sementara itu, untuk modal awal pembibitan dan pakan ikan jelas Wasis, kisaran Rp 30 juta. Dengan modal dan perawatan ekstra tersebut mampu mencapai empat sampai lima kali panen dalam setahun.

Adapun jenis ikan yang dibudidaya dalam keramba itu diantaranya ikan Nila atau Mujair, Bandeng, Patin, dan Koi. “Saat ini, mayoritas yang dibudidaya adalah ikan Mujair dan Bandeng,” katanya.  

Melihat kondisi demikian, jelas akan memperburuk nasib petani. “Apalagi, jika nanti betul-betul proyek ini dibangun dan tidak ada kompensasi, jelas petani yang sangat dirugikan,” tegasnya.

Dari masing-masing petani yang ada, rata-rata mengelola dengan luas 5.000 hingga 6.000 meter persegi. Dari luasan itu, rata-rata dalam setiap tahunnya, petani mampu 5-6 kali panen ikan. Sekali panen mampu menghasilkan 1,2 ton ikan.

”Harga ikan per kilogramnya, dari harga terendah dan tertinggi antara Rp 18.000 hingga 28.000 per kilogram. Itu harga dari semua jenis ikan,” katanya.

Seorang petani ikan tawar di Bendungan Karangkates, Kabupaten Malang, saat panen ikan. (Foto: Adhitya Hendra/TIMES Indonesia)

Hingga saat ini, petani mengaku hanya mendapatkan informasi rencana proyek PLTS itu. Namun, petani belum mengetahui kapan dan dimana titik pasti lokasi proyek PLTS yang akan dibangun di Bendungan Karangkates.  

Yang membuat petani gelisah dan resah, jika Proyek PLTS terealisasi adalah soal dana pinjaman ke Bank. “Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian itu?,” tanya Nizar, yang saat itu ikut mendampingi Wasis.

Nizar yang mewakili para petani berharap, pemerintah pusat dapat memberikan kompensasi yang layak kepada para petani. “Bupati Malang bisa menjembatani kepentingan petani kepada pemerintah pusat,” katanya.

Diketahui, Bupati Malang, HM Sanusi, sudah meninjau lokasi keramba yang ada di Bendungan Karangkates, khususnya di Desa Jatiguwi, Kecamatan Sumberpucung, dalam program Sambang Desa.

Kepada para petani, Bupati Malang, HM Sanusi menyampaikan, dirinya akan mengkaji masalah proyek pembangunan PLTS tersebut. “Pak Bupati juga berharap, titik lokasi proyek tidak menggusur keramba yang menjadi satu-satunya mata pencaharian para petani,” terang Nizar.

Keramba Jaring Apung Menjadi Penunjang Ketahanan Pangan

Keramba Jaring Apung (KJA) diketahui menjadi salah satu penjunjung ketahanan pangan. Baik di lokal maupun regional, khususnya di Jawa Timur. Hasil ikan di Keramba Bendungan Karangkates disuplai ke Pasar Induk Gadang Kota Malang. 

“Bahkan hasil ikan di sini juga dijual ke beberapa daerah di Jawa Timur. Melihat kondisi itu, jelas bahwa hasil ikan kami dapat penunjang ketahanan pangan,” kata Nizar. 

Setiap kali panen, masing-masing keramba mampu menghasilkan 1,2 ton ikan. Di Bendungan Karangkates ada 705 keramba yang dikelola petani. “Keramba Jaring Apung yang ada di Bendungan Karangkates ini adalah penghasil ikan tawar tertinggi di Jawa Timur,” katanya. 

Dari itu, petani sepakat mengusulkan lokasi proyek pembangunan PLTS tidak menggusur Keramba. Lokasi Proyeknya bisa mencari lokasi lain, yang tidak ditempati Keramba budidaya ikan tawar.

”Bisa dialihkan ke zona konservasi yang tidak merugikan petani,” tegasnya.

Terakhir, para petani berharap, agar pemerintah pusat dan daerah, bisa memberikan solusi terbaik, yang tidak hanya mendukung proyek energi terbarukan. Tetapi, juga harus melindungi keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha budidaya ikan tawar.

“Pemerintah bisa memberikan perhatian lebih terhadap dampak sosial dan ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh pembangunan PLTS ini. Harus bersama-sama mencari solusi terbaik dan bijaksana untuk semua pihak,” harap Nizar. (*)