TIMES MALANG, MALANG – Pilkada 2024 di Kota Malang akhir-akhir ini memanas. Sejumlah luka lama hingga perusakan Alat Peraga Kampanye (APK) mulai terjadi jelang pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Malang.

Bahkan, baru-baru ini terkuaknya praktik intervensi dari aparatur pemerintahan yang diduga berpihak ke salah satu pasangan calon (Paslon). Berbagai laporan, mulai tingkat RT, RW, Lurah hingga Camat diduga terlibat dalam pemenangan Paslon.

Hal ini memicu respon dari mahasiswa se-Kota Malang. Dimana, mereka menyuarakan netralitas bagi aparatur pemerintahan dan jajaran samping yang seharusnya dijunjung tinggi.

"Kami mengecam keras tindakan aparatur yang mencampuri proses demokrasi. Ini merupakan pelanggaran yang bisa merusak integritas pemilu," ujar Mahasiswa Unisma, Jamal, Jumat (18/10/2024).

Jamal mengungkapkan, sejumlah bukti menunjukkan adanya pengalihan fungsi dan sumber daya pemerintah untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Salah satunya adalah laporan mengenai kegiatan pemerintahan yang dimanfaatkan untuk sosialisasi calon.

"Praktik ini menciptakan ketidakadilan bagi calon lain yang berkompetisi secara fair," ungkapnya.

Kecaman juga ditujukan kepada pihak kepolisian, yang seharusnya bersikap netral dalam situasi politik. Beberapa mahasiswa melaporkan bahwa anggota kepolisian terlihat ikut serta dalam mensukseskan kampanye pasangan calon, yang jelas-jelas melanggar aturan. 

Mahasiswa se-Kota Malang pun menuntut agar KPU dan Bawaslu bisa lebih proaktif dalam menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran. Jamal mendesak agar kedua lembaga tersebut tidak hanya berdiam diri.

"Kami ingin KPU dan Bawaslu menegakkan hukum secara adil. Setiap elemen pemerintahan harus dikembalikan ke jalur netralitas agar proses pemilu dapat berlangsung dengan baik," tuturnya.

Ketidaknetralan pihak kepolisian membuat mahasiswa resah dan juga suara rakyat yang menuntut transparansi dan kenetralan dalam proses demokrasi. 

Ia menegaskan bahwa netralitas aparatur pemerintah adalah prasyarat penting untuk menjamin pemilihan yang bebas dari tekanan politik.

Dengan berbagai tekanan yang terjadi, harapan akan pemilihan kepala daerah yang bersih dan adil. 

"Kami bersatu untuk menjaga integritas pemilu, menolak setiap bentuk intervensi yang mengancam proses demokrasi. Hanya dengan cara ini, diharapkan pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili suara rakyat dan mampu menjalankan amanah dengan baik," harapnya.

"Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu menjadi langkah penting untuk memastikan keadilan dan transparansi tetap terjaga," tandasnya. (*)