TIMES MALANG, MALANG – Suasana aksi demonstrasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang pada Senin, 1 September 2025, menyisakan catatan tersendiri. Bukan hanya soal tuntutan yang mereka suarakan, melainkan juga mengenai pola pengamanan yang dinilai tidak wajar.

Di tengah barisan massa aksi yang berkumpul di depan Gedung DPRD Kota Malang, terselip rasa was-was. Para mahasiswa yang terhimpun dalam organisasi HMI ini menilai aparat seolah membiarkan potensi gesekan antara demonstran dan masyarakat sipil. 

Situasi itu memunculkan persepsi bahwa demokrasi hanya sebatas slogan, bahkan terkesan cacat dalam praktiknya.

Muhammad Husni, Korlap Aksi HMI Cabang Malang menyebut bahwa kejadian tersebut menjadi catatan kelam bagi perjalanan demokrasi di Malang. Menurutnya, pengamanan yang seharusnya menjaga ketertiban justru menampilkan potret lain.

“Seolah-olah massa aksi HMI Cabang Malang ingin dibenturkan dengan warga sipil. Ini tidak wajar, bahkan menjadi tanda bahwa negara sedang mengarah pada otoritarianisme, di mana kekuasaan bisa memonopoli semua aktivitas warga sipil,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).

Meskipun, HMI Cabang Malang telah menegaskan tidak pernah menginginkan demonstrasi berujung ricuh. Mereka juga menolak stigma sebagai pemicu kerusuhan atau perusak fasilitas umum. 

Tujuan aksi kali ini, jelas Husni, semata-mata untuk menyampaikan aspirasi dan menyoroti persoalan bangsa yang mendesak penyelesaian.

HMI Cabang Malang mendorong pemerintah pusat agar segera mengambil langkah strategis untuk membenahi persoalan rakyat. Bagi mereka, kebijakan yang lahir seharusnya berpihak kepada kepentingan publik, bukan pada kelompok tertentu.

“Kami hanya ingin suara mahasiswa didengar, bukan dibungkam. Pemerintah mesti hadir dengan kebijakan yang menyejahterakan rakyat, bukan justru menyulitkan,” tegasnya.

Di sisi lain, HMI juga menilai pentingnya peran masyarakat sipil dalam menyuarakan aspirasi. Mereka berharap ruang demokrasi tetap terbuka lebar, sehingga rakyat bisa memotret kondisi bangsa tanpa tekanan.

Lebih jauh, mahasiswa juga mengingatkan para anggota DPR agar menjaga etika komunikasi politik. Pernyataan publik yang keluar dari mulut wakil rakyat, kata Husni, tidak seharusnya melukai hati masyarakat yang mereka wakili.

Aksi 1 September itu akhirnya menjadi lebih dari sekadar demonstrasi. Ia menghadirkan refleksi, bahwa menjaga demokrasi bukan hanya soal kebebasan berpendapat, tetapi juga soal bagaimana negara melindungi rakyatnya dari potensi konflik horizontal.

Bagi HMI Cabang Malang, demonstrasi adalah jalan konstitusional untuk menyampaikan sebuah aspirasi. 

"Kami menolak jika demokrasi dibungkam dengan cara-cara represif, apalagi dengan membenturkan mahasiswa dengan sesama rakyat," pungkasnya.(*)