TIMES MALANG, MALANG – Janji Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat untuk menanam kembali pohon yang ditebang di Jalan Sukarno-Hatta (Suhat) akibat proyek gorong-gorong terancam tak terwujud. Pemkot Malang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengakui hingga kini belum ada keputusan konsep penanaman ulang, meski proyek fisik telah rampung.

Plh Kepala DLH Kota Malang, Raymond Matondang mengatakan, kendala utama penanaman kembali pohon adalah keterbatasan ruang tanam. Area gorong-gorong saat ini didominasi beton sehingga tidak menyediakan ruang tanah yang memadai.

“Kalau mau ditanami pohon, harus ada ruang tanah yang tidak terganggu beton, idealnya sekitar 40 sentimeter. Kalau tidak ada, pohon tidak akan tumbuh rindang,” ujar Raymond, Jumat (23/1/2026).

Raymond mengungkapkan, tanggung jawab penanaman kembali pohon berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemkot Malang dan Pemprov Jatim disebut telah menggelar rapat terkait proyek tersebut. Dalam forum itu, DLH sempat mengusulkan penanaman pohon, namun terkendala desain yang sudah terbangun.

“Kecuali ada space tanah yang lebih luas. Ruang yang memungkinkan hanya di depan Polinema, itu pun masih menunggu hasil rapat koordinasi,” ungkapnya.

Sebagai alternatif, pemerintah mempertimbangkan penggunaan pot besar untuk pohon hias. Namun opsi ini juga belum memiliki kepastian. Raymond mengatakan pemasangan pot saat ini masih dipertimbangkan karena proyek masih dalam masa pemeliharaan.

“Kalau model pot bisa ditaruh, tingginya lebih dari satu meter. Tapi karena masih masa pemeliharaan finishing, dikhawatirkan kalau dipasang sekarang bisa terbongkar,” katanya.

Situasi tersebut menunjukkan belum matangnya konsep penghijauan. Di satu sisi, pemerintah ingin segera menampilkan wajah kota yang hijau, namun di sisi lain, perencanaan dasar penghijauan belum dipastikan hingga proyek selesai.

Raymond juga menyebut terdapat lebih dari 2.000 bibit sebagai kompensasi pohon yang ditebang. Namun bibit-bibit tersebut tidak ditanam di Jalan Sukarno-Hatta.

“Polinema menanam 1.000 bibit. Sisanya disebar ke Wonokoyo, Kedungkandang, Tunggulwulung, serta ke 57 kelurahan. Setiap kelurahan mendapat 56 bibit,” ucapnya.

Terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur menilai proyek gorong-gorong Suhat terlalu menitikberatkan aspek infrastruktur dan mengabaikan fungsi ekologis pohon serta kawasan resapan air.

Direktur Eksekutif WALHI Jatim, Pradipta Indra menyebutkan bahwa sejak awal pihaknya menyoroti penebangan pohon dan hilangnya area resapan akibat pembangunan drainase.

“Yang jadi sorotan waktu itu soal pohon dan resapannya. Drainase ini memotong dan menutup resapan. Dalih mengganti dengan pohon di pot itu tidak menjawab masalah,” kata Pradipta.

Menurutnya, pohon di sempadan jalan dan sungai memiliki fungsi penting sebagai penyerap air dan penyangga lingkungan. Jika pohon ditebang lalu diganti tanaman dalam pot, fungsi ekologis tersebut tidak akan optimal.

“Kalau menanam dari awal saja sudah memulai dari nol, apalagi dengan pot. Fungsinya jelas tidak maksimal,” tuturnya.

Pradipta menilai kerugian ekologis proyek tersebut tidak pernah dihitung secara serius oleh pemerintah. Padahal, dengan teknologi pembangunan saat ini, penebangan pohon seharusnya bisa dihindari.

“Kerugian ekologisnya tidak pernah diperhitungkan. Berapa resapan yang hilang, berapa karbon yang dulu diserap pohon, berapa oksigen yang dihasilkan, itu tidak pernah dijawab,” tegasnya.

Ia juga menyoroti minimnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil. WALHI mengaku telah berulang kali mengajak dialog Pemkot Malang, namun belum mendapat respons.

“Padahal Malang gudangnya akademisi dan pemerhati lingkungan. Mereka bisa diajak bicara,” katanya.

Menurut Pradipta, persoalan ini bukan semata kemampuan teknis, melainkan kemauan politik pemerintah daerah.

“Ini bukan soal tidak mampu, tapi tidak mau. Pemkot Malang hanya fokus pada infrastruktur, bukan keseimbangan dengan lingkungan,” pungkasnya.(*)