TIMES MALANG, SURABAYA – DPRD Jawa Timur secara serius mendorong layanan visum medis gratis, termasuk pemeriksaan penunjang seperti tes DNA, serta penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga tahap pemulihan menyeluruh (terminasi). Inisiatif ini diperjuangkan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno, menekankan bahwa kendala biaya dalam mendapatkan Visum et Repertum sering menjadi penghalang utama bagi korban, khususnya dari kalangan pra-sejahtera dan miskin, untuk melanjutkan proses hukum.

"Kalau ada kejadian seperti visum, pemeriksaan DNA, itu harus gratis dan dibiayai APBD. Utamanya bagi warga miskin dan pra-sejahtera, tidak boleh ditarik biaya apa pun," tegas Sri Untari. 

Sri Untari melanjutkan, Komisi E mendorong agar Pemprov Jatim mewajibkan 14 rumah sakit rujukan untuk menyediakan layanan tersebut tanpa biaya.

Lebih lanjut, politisi Fraksi PDIP DPRD Jatim ini menegaskan bahwa penanganan korban kekerasan tidak boleh berhenti hanya pada tahap pelaporan dan pemeriksaan medis. Raperda ini diupayakan untuk menjamin pemulihan korban secara menyeluruh.

"Dalam Raperda ini kami berusaha memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak hingga pascakejadian, baik rehabilitasi sosial hingga ekonomi," ujar Sri Untari.

Menurutnya, banyak korban yang kehilangan rasa aman, kepercayaan diri, bahkan mata pencaharian akibat dampak kekerasan. Oleh karena itu, Raperda diarahkan untuk memastikan korban benar-benar pulih secara total (terminasi).

Pihaknya juga menyoroti peningkatan kasus kekerasan, dengan keprihatinan khusus pada kasus yang terjadi di lingkungan keluarga. 

Selain keluarga, optimalisasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Sekolah (TPPKAS) di sekolah juga dianggap penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani dini kasus kekerasan. (*)