TIMES MALANG, SURAKARTA – Minggu pagi, 2 November 2025, di RS Indriati Solo Baru, suasana hening menyelimuti ruang perawatan VIP. Di salah satu kamar, Kanjeng Sinuhun Pakubuwono XIII (PB XIII) menarik napas terakhirnya pukul 07.29 WIB. Dunia keraton seketika berubah. Para abdi dalem menundukkan kepala, beberapa menitikkan air mata, dan kota Solo terasa seperti kehilangan jantung budaya yang memompa kehidupan tradisi selama puluhan tahun.

PB XIII bukan sekadar raja. Ia adalah penjaga simbol, pembawa tongkat estafet sejarah, dan pelindung tradisi. Dalam hidupnya, ia telah menikah tiga kali dan memiliki tujuh anak, masing-masing dari garis keturunan yang berbeda, menciptakan jaringan keluarga yang rumit. Dari pernikahan pertama lahir tiga putri, dari pernikahan kedua lahir tiga anak—termasuk KGPH Hangabehi—dan dari pernikahan ketiga lahirlah GRM Suryo Aryo Mustiko, yang dikenal sebagai KGPH Purboyo, sang putra mahkota.

Kematian PB XIII bukan hanya soal kehilangan seorang raja; ia menandai awal sebuah drama suksesi yang akan menegangkan bahkan para abdi dalem sekalipun.

Akar Konflik Garis Keturunan dan Permaisuri

Sejak wafatnya PB XII pada 2004, Keraton Solo pernah menghadapi dualisme suksesi. PB XIII sendiri berhasil meredakan konflik itu dan membawa stabilitas. Namun, sejarah cenderung berulang. Kali ini, konflik muncul lagi karena dua calon pengganti, masing-masing dengan klaim sah.

KGPH Hangabehi, putra tertua PB XIII dari istri kedua, dianggap sebagian pihak sebagai pewaris alami berdasarkan paugeran tradisional: “Jika raja tidak memiliki permaisuri, maka putra tertua berhak menggantikan,” kata GKR Koes Moertiyah Wandansari, seorang anggota keluarga besar yang hadir dalam rapat penetapan.

KGPH Purboyo, putra mahkota dari permaisuri resmi (istri ketiga PB XIII), mengklaim haknya berdasarkan penunjukan formal yang diberikan ayahnya pada upacara Tingalan Dalem Jumenengan 27 Februari 2022. “Atas titah almarhum PB XIII, saya naik takhta sebagai Pakubuwono XIV,” ujarnya dengan tegas pada 5 November 2025, di depan jenazah sang ayah.

Di sinilah dilema muncul: apakah tradisi yang menekankan putra tertua lebih kuat daripada legitimasi formal dari permaisuri resmi?

Drama Pernyataan Dua Raja

Tanggal 5 November 2025 menjadi tonggak bersejarah yang memanas. Saat jenazah PB XIII dibawa menuju pemakaman di Makam Raja Mataram Imogiri, Bantul, KGPH Purboyo memproklamirkan dirinya sebagai PB XIV, berdiri di tengah abdi dalem, mengucapkan janji kesetiaan pada takhta dan tradisi. Di mata sebagian keluarga dan pengawal adat, ini adalah penegasan amanat terakhir sang raja.

Namun, di tempat lain, Maha Menteri Keraton, KGPA Tedjowulan, mengumumkan dirinya sebagai Pelaksana Tugas Raja. Melalui juru bicaranya, Tedjowulan menyatakan bahwa selama masa transisi, struktur keraton membutuhkan pemimpin sementara agar adat dan administrasi tetap berjalan.

Dua deklarasi berbeda, satu takhta. Kota Solo seakan menahan napas, menunggu siapa yang akhirnya diakui sebagai raja baru.

Rapat Keluarga Besar Menentukan Arah

Dua hari sebelum penobatan versi Purboyo, keluarga besar menggelar rapat di Sasana Handrawina, tanggal 13 November 2025. Di hadapan putra-putri dalem PB XII dan PB XIII, serta tokoh sesepuh keraton, KGPH Hangabehi ditetapkan sebagai pewaris takhta. Argumen yang digunakan jelas: ia adalah putra tertua, sesuai aturan paugeran lama.

“Gusti Behi yang sekarang PB XIV kan tidak minta kepada Allah untuk dilahirkan lebih tua dari Purboyo. Itu sudah ditekankan, dijadikan acuan, paugeran bahwa kalau tidak punya permaisuri ya sudah anak laki-laki tertua,” ujar GKR Koes Moertiyah Wandansari. Pernyataan ini menegaskan bahwa bagi sebagian pihak, garis keturunan dan aturan tradisional tetap menjadi pedoman utama.

Hangabehi sendiri terlihat tenang. Ia tidak banyak bicara soal penobatannya dalam rapat tersebut, tetapi kehadirannya memberikan legitimasi bagi kubu yang menekankan tradisi lama.

Undangan Penobatan Purboyo dan Publikasi di Media Sosial

Sementara itu, kubu Purboyo bergerak cepat. Surat undangan Jumeneng Dalem beredar luas, menandai penobatan Pakubuwono XIV versi putra mahkota. Acara dijadwalkan pada 15 November 2025, dipimpin GKR Timoer Rumbai Kusuma Dewayani sebagai ketua panitia. Bagi pendukung Purboyo, upacara ini bukan sekadar simbol formal; ia adalah penegasan bahwa Keraton Surakarta tetap berjalan sesuai kehendak almarhum PB XIII.

Media lokal hingga nasional mulai menyoroti dualisme ini. TIMES Indonesia, Kompas.com, Detik.com, dan berbagai portal berita menayangkan kronologi, kutipan narasumber, dan opini para budayawan. Kota Solo yang biasanya hening di pagi hari kini penuh diskusi di warung kopi, di grup WhatsApp warga, dan di media sosial.

Mendalami Karakter Dua Kandidat

KGPH Hangabehi, putra tertua dari pernikahan kedua, dikenal tenang dan sabar. Ia belajar dari sejarah konflik suksesi sebelumnya, memahami bahwa legitimasi bukan hanya soal pengumuman, tapi juga penerimaan keluarga dan masyarakat. “Saya mengikuti jalannya adat. Semua akan berjalan sesuai paugeran,” ujarnya singkat saat ditanya wartawan.

KGPH Purboyo, putra mahkota, cerdas dan ambisius. Penobatannya di hadapan jenazah ayahnya menunjukkan keberanian simbolik. Purboyo memahami pentingnya citra publik; ia menekankan kesinambungan tradisi dan amanat sang raja.

Dua karakter, dua pendekatan, satu takhta yang diperebutkan. Inilah inti drama yang sedang berlangsung di Solo.

Konteks Budaya dan Tradisi

Keraton Solo bukan sekadar istana. Ia adalah jantung budaya Jawa yang menua bersama sejarah. Setiap penguasa bukan hanya pemimpin formal, tapi juga simbol spiritual dan pelindung tradisi. Konflik suksesi bisa mempengaruhi stabilitas budaya: jika terjadi dualisme, wibawa keraton bisa terkikis, upacara adat menjadi diperdebatkan, dan masyarakat mungkin bingung mengikuti siapa yang sah.

Selain itu, Keraton Solo memiliki tradisi yang rumit dalam hal permaisuri dan pewaris. Dalam sejarahnya, posisi putra mahkota selalu dikaitkan dengan status ibu. Namun, aturan ini bisa berbeda tergantung interpretasi sesepuh keraton, menciptakan ruang ambigu yang memicu konflik.

Perspektif Publik dan Media

Warga Solo menanggapi situasi ini dengan rasa ingin tahu dan kekhawatiran. Beberapa mengatakan bahwa konflik ini membuka kembali luka lama, namun yang lain berharap kedua kubu bisa menemukan jalan damai. Budayawan lokal menekankan pentingnya penyatuan dan dialog untuk menjaga integritas tradisi.

Di media sosial, perdebatan sengit muncul. Tagar #PBXIV dan #HangabehiVsPurboyo ramai dibicarakan. Masyarakat dan pecinta budaya menyebarkan silsilah, kronologi, dan analisis tradisi, seolah seluruh kota menjadi saksi sejarah.

Masa Depan Keraton Solo

Siapa pun yang nantinya diakui sebagai PB XIV menghadapi tantangan besar. Mereka harus menyatukan keluarga besar yang kini terbagi, mempertahankan wibawa keraton di mata masyarakat, mengelola hubungan dengan pemerintah daerah dan pusat, dan menjaga pelestarian budaya dan tradisi yang berusia ratusan tahun.

Keraton Surakarta menghadapi persimpangan antara adanya hukum adat, realitas modern, dan harapan publik. Keputusan yang diambil akan menentukan arah budaya, stabilitas sosial, dan citra keraton selama dekade mendatang.

Kisah yang Belum Berakhir

Konflik suksesi Pakubuwono XIV bukan hanya drama keluarga kerajaan; ia adalah kisah tentang sejarah, budaya, dan identitas. Dua kandidat, dua klaim sah, satu takhta — Solo kini berada dalam ketegangan, menyaksikan bagaimana tradisi dan modernitas saling berinteraksi.

Apapun hasilnya, cerita ini akan menjadi bab penting dalam sejarah Keraton Surakarta, diingat bukan hanya oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh mereka yang akan menulis kronik budaya Jawa di masa depan.(*)