TIMES MALANG, JAKARTA – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Selasa (18/11/2025) kemarin menyerukan agar Hamas diusir dari wilayah Gaza, dan ia tidak ingin Negara Palestina terbentuk.

Seruannya itu disampaikan usai Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara atas resolusi keberlanjutan di Gaza usai diberlakukannya gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Netanyahu secara terbuka mendukung rencana tersebut saat berkunjung ke Gedung Putih pada akhir September.

Namun tampaknya ia menterjemahkannya sendiri atas 20 poin klausul yang disodorkan oleh Amerika Serikat itu.

Dalam klausul rencana 20 poin Donald Trump itu seperti dilansir Arab News disebutkan, bahwa anggota Hamas yang berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menonaktifkan senjata mereka, akan diberikan "amnesti" dan anggota yang ingin pergi akan diberikan perjalanan yang aman ke negara ketiga.

Klausul lain juga menyebutkan, Hamas akan setuju untuk tidak memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza nantinya.

Tidak ada klausul yang secara eksplisit menyerukan agar kelompok militan Islam itu untuk bubar atau meninggalkan Gaza.

"Israel mengulurkan tangan untuk perdamaian dan kesejahteraan kepada semua tetangga kami dan menyerukan negara-negara tetangga untuk bergabung dengan kami mengusir Hamas dan para pendukungnya dari kawasan tersebut," kata Netanyahu.

Pernyataan terbarunya itu tampaknya berbeda dengan  pendapat Amerika Serikat mengenai langkah selanjutnya.

Hamas sendiri juga keberatan dengan beberapa bagian dari rencana tersebut.

Para diplomat secara pribadi mengatakan bahwa posisi yang mengakar di pihak Israel dan Hamas telah mempersulit kemajuan rencana tersebut, yang tidak memiliki jadwal spesifik atau mekanisme penegakan hukum.

Namun, rencana tersebut telah menerima dukungan internasional yang kuat.

Unggahan Netanyahu di X memuji Trump dan di unggahan lain ia menulis bahwa pemerintah Israel yakin rencana tersebut akan mengarah pada perdamaian dan kemakmuran karena menyerukan "demiliterisasi, pelucutan senjata, dan deradikalisasi penuh di Gaza."

Ketika ditanya apa yang dimaksud perdana menteri dengan mengusir Hamas, seorang juru bicara Israel mengatakan bahwa itu berarti "memastikan tidak ada Hamas di Gaza sebagaimana diuraikan dalam rencana 20 poin, dan Hamas tidak memiliki kemampuan untuk memerintah rakyat Palestina di Jalur Gaza."

Padahal rencana 20 poin Trump itu secara eksplisit tidak menyebutkan kelompok militan Islam itu bubar atau pergi meninggalkan Gaza.

Klausul rencana itu justru mengatakan reformasi Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat pada akhirnya bisa memungkinkan kondisi "untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina."

Menjelang pemungutan suara PBB,  Benjamin Netanyahu mengatakan, bahwa Israel tetap menentang kenegaraan Palestina setelah protes oleh sekutu koalisi sayap kanan atas pernyataan yang didukung AS yang menunjukkan dukungan untuk jalan menuju kemerdekaan Palestina.

Bahkan Netanyahu juga menentang keterlibatan Otoritas Palestina di Gaza.

Benjamin Netanyahu juga menyerukan agar Hamas diusir dari wilayah Gaza, dan ia tidak ingin Negara Palestina terbentuk, Selasa (18/11/2025) kemarin.