TIMES MALANG, MALANG – Upaya digitalisasi Perpustakaan MPR RI dinilai sebagai langkah penting dalam memperluas akses publik terhadap dokumen negara, risalah sidang, naskah akademik, serta berbagai referensi konstitusi. Transformasi ini juga disebut akan meningkatkan efisiensi layanan informasi bagi masyarakat, akademisi, maupun pemangku kepentingan.

Pandangan tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI, Anies Mayangsari Muninggar, saat menjadi pembicara dalam seminar bertema “Perpustakaan Digital dalam Percepatan Transformasi Pengetahuan sebagai Bentuk Pelayanan Publik” di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB), Malang, Selasa (18/11/2025).

Seminar yang merupakan kerja sama antara Perpustakaan MPR RI dan FIA UB itu turut dihadiri pimpinan fakultas, para akademisi, serta mahasiswa program studi perpustakaan. Sebelum acara dimulai, Dekan FIA UB Prof. Dr. Hamidah Nayati Utami dan Anies menandatangani perjanjian kerja sama terkait pelaksanaan seminar.

Perpustakaan Digital sebagai Pendorong Reformasi Pelayanan Publik

Anies menjelaskan, derasnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mencari dan mengakses pengetahuan. Karena itu, perpustakaan digital menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan informasi publik dapat diperoleh secara cepat dan terjangkau.

“Dengan dukungan aplikasi dan sistem layanan digital, masyarakat bisa mendapatkan informasi dalam hitungan detik,” ujar Anies. Ia menambahkan bahwa perpustakaan digital menjadi penopang utama bagi Anggota MPR RI dan staf Setjen dalam mengakses dokumen historis dan kajian mendalam selama 24 jam.

Menurutnya, transformasi digital di perpustakaan MPR bukan sekadar modernisasi teknologi. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan wujud komitmen terhadap keterbukaan, inklusivitas, serta pelayanan publik yang lebih akuntabel.

“Ini adalah bagian dari reformasi birokrasi dan upaya menjaga literasi kebangsaan agar dapat terus diakses lintas generasi,” terangnya.

Namun, ia juga tidak menutup mata terhadap sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan SDM yang belum sepenuhnya melek teknologi, keamanan data, hingga kesenjangan akses internet di sejumlah wilayah. “Tantangan lain adalah mengubah kebiasaan lama masyarakat yang masih nyaman dengan bahan bacaan fisik,” ujarnya.

Kenaikan Indeks Literasi Digital dan Perkembangan Koleksi Digital

Narasumber seminar, Bayu Amengku Praja, menambahkan bahwa perpustakaan digital telah menjadi solusi efektif bagi kebutuhan informasi publik. Ia menyinggung data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menunjukkan peningkatan indeks literasi digital dalam tiga tahun terakhir: 43,18 (2023), 43,34 (2024), dan 44,53 (2025).

“Informasi kini bisa diakses dari genggaman tangan. Ini yang membuat perpustakaan digital semakin relevan,” kata Bayu.

Ia juga mengutip data Perpustakaan Nasional yang mencatat lonjakan koleksi e-book dari 7.746 judul pada 2019 menjadi 739.696 pada 2024. Koleksi serupa di Perpustakaan Universitas Brawijaya mencapai lebih dari 7.000 e-book dan lebih dari 100 ribu jurnal digital.

Perubahan Paradigma dalam Akses Pengetahuan

Sementara itu, narasumber lain, Welmin Sunyi Ariningsih, menekankan bahwa perpustakaan digital telah menjadi pilar utama dalam revolusi akses informasi. Menurutnya, pergeseran dari layanan konvensional menuju digital merupakan perubahan paradigma dalam pengelolaan pengetahuan.

“Di Indonesia, perpustakaan digital membawa dampak besar dalam perluasan akses informasi dan pemerataan pendidikan, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau,” jelasnya.

Welmin menilai transformasi ini hanya dapat berjalan optimal melalui kolaborasi berbagai pihak—pemerintah, institusi pendidikan, hingga masyarakat pengguna—dalam membangun ekosistem pengetahuan yang inklusif dan adaptif. (*)