TIMES MALANG, MALANG – Ambisi pemerintah merealisasikan program 3 juta rumah masih menghadapi ganjalan serius di berbagai daerah, termasuk Malang Raya. DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jatim menilai keterbatasan lahan dan berbelitnya perizinan menjadi hambatan utama yang berpotensi memperlambat pencapaian target nasional tersebut.

Ketua DPD APERSI Jatim, Makhrus Sholeh mengatakan, persoalan paling krusial adalah tingginya harga tanah, khususnya di kawasan perkotaan. Kondisi ini dinilai tidak sebanding dengan harga rumah subsidi FLPP yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Di Jawa Timur, termasuk Malang, harga rumah FLPP ditetapkan Rp166 juta. Sementara harga tanah di lokasi strategis sudah melambung jauh,” ujar Makhrus, Selasa (27/1/2026).

Akibatnya, pengembang terpaksa menggeser lokasi pembangunan ke wilayah pinggiran kota. Di sisi lain, proses perizinan yang belum seragam antar daerah turut memperparah situasi. Menurut Makhrus, masih ada kepala daerah yang kurang responsif, sehingga perizinan memakan waktu panjang.

“Perizinan ini sering tumpang tindih. Ada daerah yang cepat, ada juga yang lambat. Ini jelas menghambat realisasi di lapangan,” ungkapnya.

Makhrus menegaskan, kendala pembiayaan dan pemasaran saat ini relatif sudah teratasi. Namun, tanpa solusi konkret terkait lahan dan perizinan, program 3 juta rumah dikhawatirkan berjalan tidak optimal. APERSI Jawa Timur pun berencana merangkum seluruh persoalan tersebut untuk disampaikan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai bahan evaluasi kebijakan.

Di Malang Raya, tantangan semakin terasa. Kabupaten Malang masih menjadi tumpuan pembangunan perumahan subsidi, sementara Kota Malang dan Kota Batu dinilai kian terjepit oleh keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah.

“Di Kota Malang, hanya pengembang tertentu yang masih bisa menyiasati dengan rumah tipe kecil atau rumah tumbuh,” tuturnya.

Sebagai alternatif, APERSI mendorong pembangunan rumah susun subsidi di kawasan perkotaan. Konsep hunian vertikal dinilai lebih realistis untuk menekan biaya lahan sekaligus mengurangi mobilitas warga.

“Di kota besar seharusnya memang dibangun ke atas. Di sinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol Dr Aziz Andriansyah, mengakui masih adanya kendala dalam pelaksanaan program 3 juta rumah, meski secara umum program prioritas Presiden tersebut terus berjalan.

Di Jawa Timur, Aziz menyoroti tumpang tindih pemanfaatan lahan antara kebutuhan perumahan dan ketahanan pangan, serta lambannya proses perizinan. Khusus Malang Raya, ia membuka peluang perubahan skema bantuan dari rumah tapak menjadi rumah susun subsidi.

“Bentuk bantuannya bisa menyesuaikan kondisi lahan dan kesiapan para pihak,” pungkasnya.(*)