TIMES MALANG, MALANG – DPRD Kota Malang menyoroti alokasi anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur (Jatim) 2025. Bahkan, DPRD Kota Malang segera mengadakan rapat khusus untuk membahas terkait penyelenggaraan Porprov Jatim 2025.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, pembahasan yang dilakukan soal alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk Porprov Jatim 2025. Dimana, anggaran yang dibutuhkan cukup besar yakni senilai Rp51,5 miliar. Nilai itu juga belum dianggarkan dalam KUA-PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025.

"Anggaran Porprov Rp51 miliar dan belum dianggarkan di APBD 2025 yang kemarin sudah dilempar oleh Pj Wali Kota Malang sebelumnya," ujar Made, Rabu (11/9/2024).

Ia mengungkapkan, anggaran ini bisa saja bersumber dari APBD Kota Malang atau provinsi ataupun dari pihak swasta melalui dana tanggungjawab sosial perusahaan.

Namun, diakuinya nilai anggaran sebesar Rp51,5 miliar ini merupakan nilai final setelah dikoreksi. Sebab, sebelumnya direncanakan sebesar Rp120 miliar.

"Awalnya Rp120 miliar, terus dikoreksi jadi sekitar Rp65 miliar dan terakhir usul muncul Rp51 miliar," ungkapnya.

Rapat khusus nanti, lanjut Made, lebih fokus membahas soal penyaluran anggaran. Alonasi anggaran kepada atlet yang berprestasi harus jelas di awal. Made mengingat, hal ini di awal agar terjadi kesesuaian tujuan penganggaran.

"Bisa saja anggaran bonus itu lebih atau kurang. Nah, kalau kurang cari di mana," katanya.

Oleh sebab itu, penentuan skema alokasi anggaran even kejuaraan olahraga multi cabang tingkat Provinsi Jatim harus rinci, termasuk pihak yang memegang kendali terkait laporan pertanggungjawaban anggaran.

"Dewan lebih percaya ke Disporapar untuk pengelolaan anggaran, karena banyak infrastruktur, seperto Gor Ken Arok, Stadion Gajayana dan beberapa lainnya yang akan digunakan pertandingan," tuturnya.

Dengan begitu, ia berharap pembahasan ini bisa segera berjalan, sehingga ketika alat kelengkapan dewan (AKD) termasuk pimpinan definitif terbentuk semua proporsi APBD 2025 bisa segera terealisasi, termasuk anggaran Porprov.

"Makannya kami bahas ini pararel, kebetulan di surat keputusan pelantikan kami diperbolehkan pimpinan sementara membahas APBD tetapi tidak memutuskan," ucapnya. (*)