TIMES MALANG, BANTEN – Para pemilik penggilingan padi yang tergabung dalam Komunitas Penggilingan Padi Banten akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan PT Wilmar Padi Indonesia yang berlokasi di Terate, Kabupaten Serang pada Rabu (30/8/2023) mendatang. 

Aksi unjuk rasa itu sendiri merupakan dampak dari dugaan PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) yang melakukan monopoli harga padi. 

Perwakilan Komunitas Penggilingan Padi Banten Cecep Saefulloh mengatakan, yang menjadi tuntutan utama dalam aksinya nanti, para pemilik penggilingan padi mendesak agar PT Wilmar Padi Indonesia segera ditutup.

"Kami dari masyarakat terkhusus Komunitas Penggilingan Padi Banten agar PT Wilmar Padi Indonesia ditutup," ujar Cecep kepada TIMES Indonesia, Minggu (27/8/2023).

Ia menyatakan bahwa aksinya Rabu mendatang kemungkinan dihadiri massa 5-7 ribu orang. "Kalau mungkin di aksi ini tidak bisa gol, kita akan melakukan aksi berikutnya terus sampai tujuan kita tercapai," tambahnya. 

Dikatakan Cecep, monopoli yang dilakukan PT Wilmar Padi Indonesia yakni dengan cara membeli padi dari para petani di wilayah Banten dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini berdampak pada harga jual beras di pasaran yang menjadi tinggi.

"Dampaknya mungkin bukan kita saja para pengusaha penggilingan padi, tapi juga dirasakan oleh masyarakat yang tidak mempunyai sawah ya mereka beli berasnya dan sekarang harga beras di pasaran sudah mencapai 15 ribu per kilo," katanya. 

Akibat kenaikan harga beras tersebut, kata Cecep, berdampak juga pada angka kemiskinan di Banten lantaran banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya harga beras. Padahal, sebelum ada PT Wilmar Padi Indonesia di wilayahnya, harga beras masih terbilang murah.

"Akibat kenaikan bahan pokok ini menjadi peningkatan kuantitas kemiskinan di Indonesia akibat ketidakmampuan membeli beras. Dulu itu sebelum adanya PT Wilmar Padi Indonesia harga beras bisa 7 ribu tapi sekarang paling murah itu 12 ribu," tegasnya. 

Senada dengan Cecep, Ketua Komunitas Penggilingan Padi Banten H Sunardi menyampaikan, pihaknya sempat ditawarkan beberapa alternatif dari pihak PT Wilmar Padi Indonesia. Namun, menurutnya tawaran tersebut dinilai merugikan para pemilik penggilingan padi.

"Kita ditawarkan untuk bisa beli beras sesuai dengan kualitas WPI, kemudian bantuan alat penggilingan, sama bantuan 1.000 ton bantuan beras setiap bulannya. Itu kan sama saja, wong padi yang kita butuhkan saja tidak ada, diborong WPI semua dengan harga tinggi. Makanya kita tolak," paparnya. 

Sunardi menegaskan, pihaknya akan tetap menuntut agar PT Wilmar Padi Indonesia segera ditutup lantaran keberadaannya merugikan para pengusaha kecil di Banten. "Tuntutan terbesarnya tetap kami mendesak PT. WPI agar ditutup," pungkasnya. (*)