TIMES MALANG, MALANG – Masyarakat Kota Malang nampaknya mulai berharap lebih dengan program pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Wahyu Hidayat - Ali Muthohirin (WALI), yakni kucuran dana Rp50 juta per RT setiap tahunnya.

Bagaimana tidak, warga menganggap program itu sudah menjadi angan-angan mereka sejak dulu untuk bisa mandiri membangun wilayahnya masing-masing. Apalagi, dengan munculnya program tersebut di Pilkada Kota Malang 2024, mereka menganggap angan-angan kemandirian warga sudah di depan mata.

Wakil Ketua RW 02, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Ahirman mengatakan, ia dan warga sekitar RW 02 sangat mendukung program yang diusung paslon WALI tersebut.

Dimana, program Rp50 juta per RT setiap tahun itu sudah menjadi angan-angan mereka sejak lama.

"Sangat setuju, karena dana Rp50 juta itu sangat dibutuhkan untuk mensejahterakan dan memandirikan wilayah RT. Dari dulu, sudah jadi angan-angan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat," ujar Ahirman, Selasa (12/11/2024).

Ia mencontohkan, jika anggaran itu terlaksana ketika Paslon WALI resmi menjadi Walikota dan Wakil Walikota Malang, tentunya bisa memberikan manfaat yang sangat banyak, khususnya untuk pembangunan di wilayah terkecil, yakni RT.

"Contoh perbaikan jalan, perbaikan lampu dan lainnya. Biasanya kalau nunggu pengajuan ke Pemkot kan lama, ini bisa cepat kalau ada dana itu, kita bisa mandiri," ungkapnya.

Dengan begitu, ia pun sangat menginginkan apa yang telah dijanjikan oleh Paslon WALI. Bahkan secara tegas, jika WALI menang, program yang sudah tertulis di banner-banner tersebut harus terealisasi.

"Jelas apa yang sudah dipasang di banner-banner itu kalau gak sampai turun programnya, kami warga ya kecewa. Itu uang amanah, kita di RT/RW apa adanya dan harus tepat sasaran, karena berhubungan langsung dengan masyarakat paling bawah," jelasnya.

Ia menyebut, sebenarnya pekerjaan sebagai RT/RW cukup berat. Oleh karena itu, anggaran Rp50 juta yang dijanjikan untuk RT setiap tahun dinilai sangat berharga.

"Jadi dengan adanya program Rp50 juta ini, bisa mewujudkan angan-angan warga untuk mandiri dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan Kota Malang ditingkat paling bawah," ucapnya.

Di sisi lain, Ketua RT 3 RW 15 Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Kedungkandang, Kota Malang, Siswantoro mengaku jika program Rp50 juta per RT setiap tahun dari paslon WALI ini terealisasi, sangat luar biasa.

Sebab, ini menjadi ujung tombak pengembangan dan kemandirian wilayah terbawah untuk bisa menopang perekonomian daerah secara mandiri.

"Kami kan tinggal dekat exit tol Madyopuro, punya posisi strategis. Dana itu bisa untuk mengembangkan sentra UMKM juga, sehingga warga mandiri," tuturnya.

Kemudian, Sekretaris RW 1 Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Malik mengaku, program dari paslon WALI ini harus bisa terwujud. Sebab, di setiap RT memiliki ide ataupun program yang harus terealisasi dan hal itu membutuhkan support baik dana maupun lainnya.

"Misal ada paving rusak atau lainnya, kan perbaikan bisa tercover lewat dana itu. Terus misal tempat sampah kurang dan gak layak, kita bisa pakai dana itu untuk membangun tempat sampah yang layak. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya," tegasnya.

Perlu diketahui, program Rp50 juta per RT setiap tahun ini merupakan satu dari 5 program utama milik paslon WALI di Pilkada 2024 Kota Malang.

Jika dihitung secara kasar, program ini saat terealisasi membutuhkan ratusan miliar setiap tahunnya. Sebab, jika dihitung ada 4.081 RT di Kota Malang, untuk mendapatkan Rp50 juta setiap RT, maka Pemkot Malang harus menyiapkan dana sekitar Rp200 miliar lebih setiap tahunnya.

Kemudian, untuk kekuatan APBD Kota Malang sendiri, tercatat di tahun 2024, APBD Kota Malang di angka sekitar Rp2,5 triliun. 

Melihat kondisi tersebut, pengamat komunikasi politik, Anang Sudjoko menyebut, paslon WALI harus bisa menghitung secara matang soal kemampuan keuangan dari Pemkot Malang.

Jika kemampuan keuangan Pemkot Malang telah dihitung dan memenuhi syarat, maka langkah selanjutnya harus menimbang dan memberi pembekalan kepada setiap RT untuk melakukan pengelolaan uang dengan benar.

"Tidak semua Ketua RT memiliki manajemen keuangan dan organisasi yang mumpuni. Bisa saja, jadi Ketua RT karena sekedar yang paling dipercaya tanpa memiliki manajerial. Maka, ini harus diberi pembekalan khusus jika terealisasi nanti," jelasnya.

Jika tidak mendapatkan pembekalan dan anggaran hanya sekedar digelontorkan, khawatirnya program dari paslon WALI ini akan menjadi maut bagi Pemkot Malang sendiri nantinya.

"Kalau tidak, saya khawatir terjadi kontraproduktif pengalokasian dana ini. Program bisa tak terarah atau potensi negatif lainnya. Jadi menurut saya ini sangat bagus, jika dilakukan secara matang dan benar," ucapnya. (*)