TIMES MALANG, MALANG – Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 membawa dampak yang cukup luas di hampir semua sektor, termasuk industri perhotelan di Kota Malang.

Salah satu dampak yang cukup terasa bagi industri hotel, yakni pengurangan anggaran rapat pemerintah dan kegiatan yang seharusnya kerap dilakukan di hotel.

Ketua Perhimpunan Hotel Resto Indonesia (PHRI) Kota Malang, Agoes Basoeki mengatakan, pemanfaatan ruang pertemuan di hotel-hotel kini mengalami penurunan dan hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan operasional hotel secara keseluruhan.

“Memang terasa serta sangat berimbas. Dan dampak ini sangat dirasakan oleh hotel yang mengandalkan MICE (Meetings, Incentive, Convention and Exhibition), seperti hotel yang memiliki banyak tempat pertemuan dan mengandalkan kegiatan rapat serta sebagainya itu sangat berpengaruh,” ujar Agoes, Jumat (21/2/2025).

Dampak besar ini terjadi, kata Agoes, karena sejumlah kegiatan Kementerian maupun Kedinasan yang biasa digelar di hotel, kini berkurang signifikan. Bahkan, beberapa hotel mengalami pembatalan kegiatan.

“Bisa dikatakan hampir separuhnya lah sampai 50 persen. Dan ini tadi ada lima hotel yang lapor ke saya mengalami beberapa pembatalan kegiatan,” ungkapnya.

Dampak besar dari kebijakan efisiensi ini, lanjut Agoes, menjadi masalah serius bagi industri perhotelan di Kota Malang. Sebab, sebagian besar mereka lebih mengandalkan MICE ketimbangan penyewaan kamar.

Oleh sebab itu, berbagai upaya sudah dilakukan oleh PHRI Kota Malang agar permasalahan ini tidak semakin berlarut. Mulai dari lapor ke Badan Pimpiban Daerah (BPD) PHRI Jatim hingga ke pusat serta berdialog dengan para kepala dinas terkait.

“Kita juga buat alternatif, bagaimana hotel-hotel bisa membuat ruang konvensi atau ruang pertemuan yang inovatif dan lebih menarik konsumen. Karena pangsa pasar harus melebar, tidak bisa mengandalkan pemerintah, tapi bisa komunitas dan masyarakat umum,” ucapnya. (*)