TIMES MALANG, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menjelaskan bahwa program penggabungan atau merger BUMN membutuhkan proses yang matang dan waktu yang tidak singkat. Dari awalnya 47 badan usaha dalam 12 klaster, menjadi 30 badan usaha dalam 11 klaster.

Erick menyebutkan, program perampingan ini adalah bagian dari 45 agenda utama Kementerian BUMN yang direncanakan untuk lima tahun mendatang.

"Tergantung proses. Ada yang bisa setahun, ada yang bisa dua tahun," kata Erick Thohir dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Erick memaparkan bahwa beberapa merger BUMN sudah memasuki tahap kajian dan proses. Di antaranya adalah penggabungan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT INKA, serta sinergi antara Pelni, ASDP, dan Pelindo.

"Kalau yang Pelindo, Pelni, ASDP, kemarin kan kita udah sounding juga ke Menteri Perhubungan, beliau dukung," ujarnya.

Meski demikian, penggabungan BUMN karya masih menghadapi tantangan. Menurut Erick, proses ini memerlukan kajian ulang karena adanya perubahan birokrasi.

"Terus kajian untuk karya-karya, kemarin kan surat pertama tentu zamannya Pak Bas (Menteri PUPR 2019-2024). Sekarang berbeda menteri, kajiannya harus kita ulang. Supaya memang secara hukumnya bisa pas. Ya ini juga kita ulang lagi, mungkin suratnya Januari baru dikirimkan kembali. Jadi semuanya proses," katanya.

Selain itu, Erick mengungkapkan bahwa pihaknya tengah memetakan ulang perusahaan-perusahaan BUMN di sektor pangan. Merger korporasi di sektor ini dinilai dapat memperluas pengelolaan lahan, terutama untuk mendukung program swasembada gula.

"Kita tahu, kita mau swasembada gula tapi lahannya tidak cukup. Nah, ini yang harus kita remapping, apalagi beberapa industri sudah mulai kalah bersaing," tambahnya.

Erick juga menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk mendorong penggabungan di klaster karya, infrastruktur, dan logistik. Khusus sektor infrastruktur, persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum menjadi syarat utama karena banyak perusahaan terkait memiliki proyek bersama dengan kementerian tersebut. (*)