TIMES MALANG, MALANG – Dua penginapan di wilayah Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang mendapat protes dari warga sekitar. Sebab, dua lokasi tersebut diduga menjadi tempat bisnis prostitusi online atau open Booking Online (BO).

Bahkan, warga membentangkan sejumlah spanduk yang terpasang tak jauh dari lokasi dua penginapan tersebut.

Setidaknya, ada 7 spanduk penolakan prostitusi online yang tersebar di RW tersebut.

"Warga RW 8 dan Jamaah Masjid Menolak Kegiatan Prostitusi di Wilayah RW 8 serta Menuntut Penutupan Operasional Reddoorz & Smart Hotel Tlogomas," tulis salah satu spanduk penolakan.

Tokoh masyarakat sekitar, Ibnu Syamsul Huda mengatakan, pemasangan spanduk tersebut memang benar adanya dan dipasang oleh warga serta pemuda setempat.

"Awalnya ada 5 spanduk hari Jumat (12/5) lalu. Terus ada dua (spanduk) lagi di pasang Sabtu (13/5)," ujar Ibnu, Senin (15/5/2023).

Ia mengungkapkan, pemasangan spanduk itu merupakan protes warga yang merasa terganggu atas adanya dugaan bisnis prostitusi online yang terjadi di dua penginapan tersebut.

"Sebetulnya kami sudah tahu kegiatan prostitusi yang kami duga itu sudah lama. Karena banyak cewek-cewek berkeliaran hampir 24 jam di situ dengan pakaian minim bahkan bertatto," ungkapnya.

Ia menceritakan, dugaan terjadinya bisnis prostitusi online yang terjadi di dua penginapan tersebut menguat saat terjadinya insiden seorang perempuan mengejar tamu hotel yang diduga tak membayar jasa prostitusinya.

Dari insiden itulah, lanjut Ibnu, warga mengadu ke perangkat kelurahan dan dilakukan mediasi bersama pengelola penginapan tersebut.

Namun, pihak pengelola penginapan, kata Ibnu, usai mediasi bersedia untuk berhenti beroperasi sebelum ada keputusan final dari Wali Kota Malang.

"Sebenarnya warga maunya demi, tapi kami menunggu keputusan dulu. Akhirnya, kami memasang spanduk supaya ada perhatian bahwa kami ini benar-benar serius," tegasnya.

Terpisah, Lurah Tlogomas, Andi Aisyah menyebutkan bahwa pihaknya berada di tengah antara warga dan pengelola penginapan.

"Kami pihak kelurahan kan berada di tengah. Di antara pengusaha dan warga untuk meredam gejolak, maka kami undang kedua belah pihak," katanya.

Pada 10 Mei 2023 lalu, pihak kelurahan telah menggelar pertemuan antara warga dengan pengelola penginapan untuk mencari solusi bersama.

"Tindaklanjutnya dari pihak penginapan bahwa sudah diputuskan baik pesanan offline atau online sudah ditutup sementara waktu," tuturnya.

Penutupan sementara ini, kata Andi, masih belum ditentukan sampai kapan. Untuk lebih lanjut, pihak kelurahan menyerahkan kasus ini ke tingkat Pemerintah Kota Malang.

"Kami tidak menentukan waktunya (penutupan sementara). Tapi kami yakin, nanti Pemkot Malang akan mengakomodir," tandasnya.(*)