TIMES MALANG, MALANG – Sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang bekerja sama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malang menggelar edukasi keuangan untuk 200 Pekerja Migran Indonesia (PMI), Kamis (26/6/2025) di Kepanjen, Kabupaten Malang.

Kegiatan edukasi keuangan ini dilakukan secara luring dan menyasar kelompok prioritas sesuai dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025. PMI dan calon PMI dipilih karena memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi keluarga, sekaligus kelompok yang rentan terhadap risiko keuangan akibat rendahnya pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

“Kontribusi para PMI sangat signifikan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Kami tidak ingin hasil jerih payah mereka hilang sia-sia karena kurangnya pemahaman keuangan,” ujar Kepala OJK Malang, Farid Faletehan.

Farid juga mengungkapkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, yang menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia baru 66,46%, sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51%.

“Artinya, ada selisih 14% masyarakat yang menggunakan layanan keuangan tetapi belum paham betul cara kerjanya. Ini membuat mereka rentan menjadi korban penipuan,” tambahnya.

Edukasi keuangan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025, yang digelar nasional oleh OJK dari Mei hingga Agustus. Dalam program ini, masyarakat diajak memahami pentingnya perencanaan keuangan, investasi, dan pemanfaatan lembaga jasa keuangan yang aman dan tepat guna.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Malang, Prasetyani Arum Anggorowati, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Malang, Tetuko Luhur Setyo Bathoro, serta Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, Saiful Mashud.

“Kami mengapresiasi sinergi OJK dan TPAKD Kabupaten Malang. Kami berharap para PMI dapat mengelola penghasilan mereka dengan lebih bijak,” ujar Prasetyani.

Sementara itu, Tetuko menekankan pentingnya membangun kesadaran literasi keuangan tidak hanya untuk PMI, tetapi juga keluarga mereka di rumah agar dana yang dikirim dari luar negeri dapat dikelola secara optimal.

“Mari membangun kesadaran pentingnya literasi keuangan ini kepada keluarga juga agar dana yang kakak PMI kirimkan dapat dikelola dengan baik oleh keluarga,” tegasnya.

Dalam kegiatan ini, para PMI mendapatkan berbagai materi edukasi seperti perencanaan keuangan dari Certified Financial Planner, pengenalan produk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, serta informasi produk tabungan, KPR, dan layanan mobile banking dari perwakilan BNI.

Dengan bekal ini, PMI diharapkan mampu mengelola keuangan secara bijak, memahami produk keuangan yang sesuai kebutuhan, serta menghindari potensi penipuan dan jebakan investasi bodong. Literasi keuangan yang baik juga akan memperbesar kontribusi ekonomi PMI bagi keluarga, daerah asal, dan pembangunan nasional secara berkelanjutan. (*)