TIMES MALANG, YOGYAKARTA – Kabar memilukan datang dari dunai usaha. Sritex tergolong perusahaan papan atas yang berjaya pada jamannya, ternyata mengalami pailit. Dampaknya pada 1 Maret 2025, Sritex  berhenti beroperasi.

Bangkrutnya pabrik tekstil ini, memaksa 8.504 karyawan kehilangan pekerjaan. Bukan hanya Sritex, nasib serupa menerpa perusahaan-perusahaan lain. Sebelum Sritex tumbang. Perusahaan melegenda di Indonesia, yaitu sepatu Bata merugi, sehingga menutu usahanya.  

Menyusul bersliweran pemberitaan di berbagai platform media sosial, 60 perusahaan skala nasional dan internasional tak melanjutkan usaha, berimbas ribuan tenaga kerja diterpa badai pemutusan hubungan kerja.

Dampak dari perusahaan berskala internasional maupun nasional melakukan pemutusan hubungan kerja menyebabkan terjadinya kemiskinan bertambah besar. Kemiskinan yang melonjak ini, tampaknya tak terbendung. Kemiskinan seperti gelombang tsunami yang menerpa kekuatan ekonomi keluarga menjadi lemah.

Bukti kemiskinan semakin tinggi, Badan Pusat Statistik mencatat, 9,48 juta kelas menengah turun kelas sampai pada tahapan potensi miskin, bahkan sudah ada yang dikategorikan miskin.

Kelas menengah berada pada garis kemiskinan dipicu oleh ketiadaan penghasilan, gara-gara perusahaan tempatnya mengabdi sudah tutup, atau usahanya tak mampu bergerak karena roda manajemen tak kuasa melintasi realitas iklim usaha berada di masa suram.

Merebaknya angka kemiskinan, karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dan UMKM ditandai oleh indikator ekonomi, yaitu tidak adanya pendapatan mengakibatkan keluarga tak bisa memenuhi kebutuhan dasar, kesenjangan semakin melebar antara yang kaya dengan yang miskin dan terjebak hutang. Telah terjadi kemiskinan, juga didasarkan indikator keluarga memiliki keterbatasan membiayai pendidikan anak.

Indikator lain kemiskinan, bisa diamati dari keluarga menaggung gizi buruk, angka kematian bayi masih terjadi, minim akses air bersih, hunian tak layak dan sanitasi kurang terawat dengan baik.

Indikator kemiskinan bisa ditambahkan dari parameter psikologis, seperti keluarga tidak berdaya keluar dari kondisi kemiskinan bermuara ketergantungan memperoleh bantuan sosial. Aspek psikologis berikutnya menandakan  keluarga sudah terjebak dalam kemiskinan adalah menyerah pada keadaan, karena dirinya menganggap tak mungkin melepaskan dari kubangan lumpur kemiskinan tersebut. Kondisi ini berbuah ketidakmampuan terlibat dalam komunitas di lingkungannya.

Secara lebih mendalam dapat diuraikan tentang dampak psikologis kemiskinan memantik masalah keluarga. Situasi kebutuhan sehari-hari yang tak berhasil dipenuhi akan menyulut ketegangan keluarga, pertengkaran suami istri, dan gangguan dalam mengasuh anak.

Kecemasan merupakan dimensi psikologis berbeda yang perlu diperhatikan, di saat keluarga menapaki jalan kemiskinan. Tidak adanya kepastian memenuhi kebutuhan keluarga di masa akan datang, menumbuhkan kecemasan pada dirinya. Kecemasan merupakan keadaan emosional dengan ciri-ciri perasaan kuatir, karena menghadapi situasi lingkungan tidak menentu dan adanya ancaman dari luar.  

Ketika dikontekstualisasikan dengan kemiskinan menimbulkan kecemasan, dapat diterangkan dari tuntutan kebutuhan kian membumbung tinggi, membikin dirinya kuatir. Rasa kuatir didesak oleh ancaman dari luar, berupa mengupayakan pemenuhan kebutuhan standar hidup terkini, terasa sulit untuk dipenuhinya.

Terasa sulit, karena ada situasi kelam ekonomi yang membuat dirinya, tak ada kepastian meraih penghasilan yang pantas setiap bulannya. Kondisi ini menjerumuskan keluarga miskin diliputi rasa kecemasan.

Kondisi kemiskinan  yang berlangsung secara terus menerus lebih jauh lagi mengantarkan depresi yang diderita keluarga. Depresi merupakan gangguan suasana hati melalui berkembangnya perasaan sedih mendalam, memudarnya kebahagiaan, gangguan tidur, energi melemah dan hambatan berpikir jernih. Efek negatif depresi berkepanjangan, disebabkan ketidakmampuan mengatasi kemiskin, dapat membiakkan frustasi di keluarga miskin.

Yang perlu diwaspadai saat keluarga sudah berada pada keadaan frustasi, karena mengalami jalan buntu meraih kebutuhan, menstimulasi reaksi emosional ketidakberdayaan, kekecewaan dan kemarahan.

Dalam diri sudah terjangkit kondisi psikologi ini sebagai penanda, orang tersebut telah mengidap frustasi. Perasaan frustasi terjadi didorong oleh hilangnya harga diri setelah menjadi penggangguran yang menjerumuskan pada lembah kemiskinan.

Dampak frustasi yang lebih berbahaya, bukan hanya sekedar berkecambah dalam diri individu, tetapi melebar pada problem sosial. Teori frustasi agresi menjelaskan, frustasi terjadi dirangsang adanya hambatan memetik tujuan yang diinginkannya, menimbulkan tindakan agresi.

Wujud perilaku agresi tampak pada tindakan menyerang pihak-pihak menyebabkan frustasi. Seandainya tak berani melakukan kekerasan yang ditujukan penyebab sumber frustasi secara langsung, berpotensi dialihkan pada objek lain yang memungkinan untuk dijadikan sasaran melampiaskan rasa frustasi. Atau bisa juga mereka melakukan agresi pasif, seperti menunjukan perlawanan secara tidak langsung dengan melakukan boikot atau sabotase.

Menggunakan teori frustrasi agresi ini diaplikasikan pada kemiskinan berdampak bencana sosial, realisasinya ditemui dari kemarahan terhadap perusahaan sebagai penyebab kemiskinan dan pemerintah dianggap tak maksimal melindungi warga dari serangan kemiskinan. Kemarahan dilampiaskan dengan cara protes, aksi demontrasi dan yang lebih ekstrim melakukan kekerasan.

Seandainya tidak memiliki nyali atau  ada hambatan menyerang pihak-pihak membuat mereka menjadi miskin, dialihkan pada objek lain, yaitu melakukan kekerasan pada keluarga. Orang terdekat menjadi sasaran kekerasan, karena dianggap semakin menambah beban persoalan.

Selain keluarga, kekerasan dialihkan ke komunitas lebih besar yang dinilai sebagai penyebab kemiskinan. Kenyataan ini memberikan pelajaran, ketidakberhasilan menghentikan frustasi berkenaan dengan kemiskinan, bermuara kekerasan massa.

Tentu saja kekerasan massa tak boleh tumpah di Indonesia, maka memerlukan langkah segera, efektif dan taktis untuk menghentikan persoalan gelombang tsunami kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah sebagai pengendali kebijakan, perlu bergerak cepat membuat langkah strategis menyelenggarakan program membuka lapangan pekerjaan baru sebanyak-banyaknya, agar korban pemutusan hubungan kerja memperoleh pekerjaan kembali.

Bisa saja pemerintah mengupayakan program lain, yaitu membangun kekuatan UMKM untuk menyerap tenaga kerja. Sehingga mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja tidak sempat miskin, karena UMKM mampu menyediakan lapangan pekerjaan alternatif bagi mereka. Dengan mendapat ganti pekerjaan ini, mereka tetap berfungsi menjadi sandaran memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Kalau pemerintah berkehendak dan berhasil melaksanakan program penanggulangan kemiskinan melalui membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Kebijakan ini, setidaknya memberi manfaat lain, yaitu menjadi jawaban dari kritikan publik mengenai Indonesia gelap.

Jawabannya adalah melalui kinerja memberantas kemiskinan, pemerintah berkesempatan menunjukkan Indonesia dalam situasi terang benderang,  bukan berada dalam kegelapan.

Tetapi sebaliknya, pemerintah kurang maksimal mengatasi kemiskinan yang meninggi, kritikan Indonesia gelap akan terus mengalir. Semoga kritikan Indonesia gelap tidak akan ada lagi, karena pemerintah mampu membuat rakyat sejahtera, makmur, damai dan bahagia.

***

*) Oleh : Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si., Direktur Center for Community Empowerment Fakultas Psikologi UAD.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.