TIMES MALANG, SURABAYA – Kebebasan Pers Menjadi upaya dan terus diperjuangkan Demi Keadilan dan stabilitas Nasional. Momentum ini diperingati setiap tanggal 3 mei dan bukan hanya sekadar perayaan formalitas tahunan, melainkan menjadi titik refleksi tentang peran strategis pers dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Tahun 2025 ini, refleksi terhadap dunia pers semakin penting di tengah dinamika sosial-politik yang kian kompleks, penyebaran disinformasi yang masif, serta tantangan era digital yang menguji profesionalisme dan independensi media. Salah satu poin krusial yang harus terus dikedepankan adalah pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi dan prasyarat bagi stabilitas negara.

Kebebasan pers bukanlah sebuah kemewahan dalam demokrasi, melainkan kebutuhan esensial. Pers yang bebas memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Di tengah derasnya arus informasi digital, peran pers sebagai penyaring dan penyampai kebenaran menjadi semakin vital. 

Ketika pers dikekang, maka informasi yang diterima publik menjadi timpang, dan ruang diskusi publik menjadi sempit. Akibatnya, polarisasi sosial meningkat, kepercayaan publik terhadap institusi negara menurun, dan stabilitas nasional terancam.

Dalam sejarah Indonesia, peran pers selalu menempati posisi penting dalam perubahan sosial dan politik. Dari masa perjuangan kemerdekaan, masa Orde Baru yang represif terhadap pers, hingga reformasi 1998 yang membuka ruang demokrasi, pers menjadi saksi sekaligus penggerak. 

Namun, kebebasan yang diperoleh sejak reformasi tak serta-merta menjamin keselamatan pers dari berbagai ancaman. Tekanan politik, kekerasan terhadap jurnalis, sensor halus dari pemilik modal, serta kriminalisasi terhadap karya jurnalistik masih terjadi hingga hari ini.

Data dari berbagai lembaga pemantau kebebasan pers menunjukkan bahwa jurnalis di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Kasus kekerasan terhadap wartawan, baik fisik maupun digital, terus terjadi. Banyak dari mereka yang meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, lingkungan, hingga pelanggaran HAM menjadi sasaran intimidasi. 

Ironisnya, tak jarang pelakunya justru berasal dari aparat atau pejabat publik. Situasi ini mencerminkan bahwa kesadaran terhadap pentingnya kebebasan pers belum sepenuhnya melekat dalam budaya politik kita.

Lebih dari sekadar perlindungan fisik terhadap jurnalis, menjaga kebebasan pers berarti memastikan tidak ada intervensi dalam proses editorial, menjamin transparansi informasi publik, serta menegakkan etika jurnalistik. 

Pemerintah dalam hal ini, memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan regulasi yang berpihak pada kebebasan pers, bukan sebaliknya. Undang-undang yang multitafsir, seperti UU ITE atau RKUHP, kerap digunakan sebagai alat represi terhadap jurnalis atau warga yang mengungkap fakta yang tidak menyenangkan pihak berkuasa.

Namun demikian, kebebasan pers juga harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Media memiliki tanggung jawab moral dan etik untuk menyajikan informasi yang tidak memecah belah masyarakat, tidak menjadi alat propaganda, serta menghindari penyebaran hoaks. 

Dalam era digital seperti sekarang, banyak media terutama media daring yang tergoda pada clickbait dan sensasionalisme demi trafik semata, mengorbankan kualitas dan kebenaran informasi. Di sinilah pentingnya memperkuat profesionalisme dan integritas jurnalis, serta membangun literasi media bagi masyarakat.

Kebebasan pers dan stabilitas negara bukan dua hal yang saling bertentangan. Justru sebaliknya, pers yang bebas dan bertanggung jawab adalah fondasi penting untuk menciptakan masyarakat yang kritis, terinformasi, dan partisipatif. 

Ketika rakyat memiliki akses terhadap informasi yang benar, maka mereka dapat membuat keputusan yang rasional dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini berdampak langsung pada kualitas demokrasi dan stabilitas nasional.

Negara-negara dengan indeks kebebasan pers tinggi seperti Norwegia, Finlandia, dan Selandia Baru umumnya juga menempati peringkat tinggi dalam hal stabilitas politik, tingkat kepercayaan publik, dan kesejahteraan sosial. Ini menunjukkan bahwa menjaga kebebasan pers bukanlah ancaman bagi negara, melainkan justru memperkuat legitimasi negara di mata rakyat.

Oleh karena itu, pada peringatan Hari kebebasan Pers 2025 ini, sudah saatnya semua elemen bangsa pemerintah, masyarakat, institusi media, dan jurnalis bersama-sama memperkuat komitmen untuk menjaga dan melindungi kebebasan pers. 

Pemerintah harus menunjukkan itikad baik dengan mencabut atau merevisi regulasi yang mengancam kebebasan berpendapat. Aparat penegak hukum harus melindungi, bukan mengintimidasi jurnalis. Di sisi lain, media juga harus memperkuat kapasitas internal, menegakkan kode etik, dan meningkatkan literasi digital di tengah masyarakat.

Kebebasan pers bukan milik jurnalis semata. Ia adalah milik seluruh rakyat. Menjaganya berarti menjaga hak kita untuk tahu, berbicara, dan terlibat dalam kehidupan berbangsa. Karena hanya dengan pers yang bebas dan bertanggung jawab, kita bisa mewujudkan Indonesia yang demokratis, damai, dan stabil. (*)

***

*) Oleh : Ahmad Fizal Fakhri, S.Pd., Assistant Professor at Uinsa, Activist, Media Team of Uinsa Postgraduate Program.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.