TIMES MALANG, MALANG – Di negeri yang tanahnya subur tetapi nuraninya sering kekeringan, menjadi koruptor kadang terasa seperti naik pangkat dalam struktur sosial. Dari rumah petak menuju vila berpagar tinggi, dari sandal jepit menuju sepatu mengilap, dari nama biasa menuju spanduk ucapan selamat. 

Aneh tapi nyata, kejahatan justru dipoles seperti prestasi, dosa dirias seperti gelar kehormatan. Korupsi tak lagi berbau busuk, ia disemprot parfum kesuksesan, dipajang di etalase kehidupan, lalu ditawarkan sebagai mimpi generasi.

Koruptor tidak selalu pulang dengan wajah tertunduk seperti pencuri ayam. Ia sering kembali sebagai “orang jadi”, disambut jabat tangan, disuguhi kopi pahit bercampur pujian manis. Di kampung, namanya dipanggil tokoh, hartanya dianggap berkah, dan sumbangannya disalahpahami sebagai amal, padahal itu hanya uang negara yang ganti baju. Masjid direnovasi, lapangan dibangun, acara tujuhbelasan disponsori, lalu dosa kolektif pun ditebus dengan spanduk dan nasi kotak.

Masyarakat kita, entah sejak kapan, jatuh cinta pada hasil dan alergi pada proses. Selama rumahnya tinggi dan mobilnya panjang, asal-usul rezeki tak penting untuk dipanjang-panjangkan. Kita hidup dalam budaya etalase: yang penting kinclong di luar, meski fondasinya retak dan berjamur. 

Anak-anak pun tumbuh dengan dongeng baru, bukan tentang kejujuran, tapi tentang “jabatan basah” dan “proyek empuk”, seolah negara adalah kebun pisang yang boleh dipetik diam-diam selama pandai sembunyi.

Di warung kopi, korupsi dibicarakan seperti peluang usaha. Penjara dianggap ruang transit menuju kemapanan, bukan ruang pertobatan. “Masuk sebentar, keluar bawa modal,” begitu logika yang beredar seperti selebaran tak resmi pembangunan moral. 

Hukuman kehilangan taringnya, berubah menjadi tiket murah menuju kehidupan mapan. Jeruji besi tak lagi menakutkan, ia hanya jeda singkat sebelum kembali ke panggung sosial.

Yang lebih mengkhawatirkan, pembelaan datang bukan dari pengacara saja, tetapi dari tetangga, kerabat, bahkan dari lidah masyarakat sendiri. “Semua juga begitu,” kalimat ini seperti doa sesat yang dibaca berjamaah. 

Dengan satu kalimat, kejahatan berubah menjadi kewajaran, dan kewajaran berubah menjadi tradisi. Di situlah korupsi berhenti menjadi penyimpangan, lalu naik kelas menjadi kebudayaan.

Kita lupa, atau pura-pura lupa, bahwa uang yang dicuri itu adalah atap sekolah yang bocor, jalan desa yang berlubang seperti wajah bulan, obat puskesmas yang habis sebelum pasien sembuh, dan gaji guru yang lebih kurus dari kuitansi proyek. Tapi penderitaan selalu kalah pamor dibanding pesta pernikahan anak pejabat yang disiarkan dengan lampu gemerlap dan senyum impor.

Negeri ini memang ajaib. Pencuri sandal diburu seperti teroris, sementara pencuri anggaran dipeluk seperti selebritas. Maling kecil dipermalukan di depan umum, maling besar dipanggil ke depan podium. Yang satu dihukum dengan teriakan, yang lain diberi mikrofon. Keadilan pun tampak seperti timbangan yang diganjal emas.

Ketika koruptor masih disediakan kursi empuk di barisan depan acara hajatan, ketika ia masih dipercaya memimpin doa dan memberi nasihat hidup, maka jangan heran jika generasi muda memimpikan jabatan bukan untuk mengabdi, tetapi untuk menjarah dengan sopan. Korupsi lalu diwariskan bukan lewat buku pelajaran, melainkan lewat contoh nyata di ruang tamu dan baliho jalan raya.

Kita boleh membangun gedung antikorupsi setinggi langit dan membuat undang-undang setebal kitab suci, tetapi semua itu akan terasa seperti payung bocor jika hujan mentalitas masih deras. Sebab masalah kita bukan semata kurang aturan, melainkan kelebihan toleransi pada kebusukan. Rasa malu telah dikubur, dan di atas kuburnya ditanam papan nama bertuliskan “kewajaran”.

Selama koruptor masih diperlakukan seperti pemenang undian nasib, selama kekayaan instan masih disalahpahami sebagai tanda kecerdikan, maka profesi ini akan tetap menjadi karier gelap yang terang-benderang dipromosikan oleh realitas. Dan kita, sadar atau tidak, telah menjadi penonton setia sekaligus paduan suara dalam opera tragis bernama kehancuran bangsa.

***

*) Oleh : Moh Farhan Aziz, Mahasiswa Pascasarjana ADM Publik Unisma.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.