TIMES MALANG, MALANG – Dalam hidup setiap manusia, selalu ada satu kata yang tak pernah netral: ibu. Ia bukan sekadar sebutan biologis, melainkan ruang pertama tempat kehidupan belajar bernapas.

Dari rahim ibu, manusia mengenal rasa sebelum logika, mengenal makna sebelum bahasa. Dari dekapan ibu, kita belajar arti bertahan ketika dunia belum ramah, mengalah saat ego mulai tumbuh, dan mencintai tanpa perlu alasan. 

Ibu adalah sumber, mata air yang mengalir tanpa menagih balasan. Ia menumbuhkan tanpa meminta kembali, menguatkan tanpa menunggu tepuk tangan. Dalam diamnya, ibu bekerja seperti akar yang tak terlihat namun menahan seluruh batang agar tidak tumbang. Dalam sabarnya, ia menjaga arah ketika dunia sibuk berlari tanpa peta.

Tak mengherankan jika peradaban kemudian meminjam kata ibu untuk menamai hal-hal yang paling mendasar. Kita menyebut Ibu Pertiwi, bukan bapak pertiwi. Kita mengenal Ibu Kota, bukan bapak kota. Bahasa, dengan kejernihan nalurinya, tahu betul bahwa yang melahirkan, merawat, dan menjaga keberlanjutan adalah ibu. 

Ibu Pertiwi adalah tanah yang menampung seluruh anak bangsa tanpa menanyakan asal-usul darah dan bahasa, tanpa memilih siapa yang layak dicintai lebih dulu. Ibu Kota adalah pusat yang seharusnya mengayomi, bukan menghakimi; melindungi, bukan menindas; menjadi rumah bersama, bukan menara gading kekuasaan. 

Tak pernah lahir istilah bapak pertiwi atau bapak kota, sebab peran kebapakan dalam sejarah kerap hadir sebagai simbol kuasa, sementara peran keibuan hadir sebagai penjaga nilai.

Negara, seperti manusia, tidak hanya membutuhkan otot dan perintah, tetapi juga nurani. Tidak hanya ketegasan, tetapi kebijaksanaan. Tidak hanya hukum, tetapi rasa keadilan.

Di titik inilah sejarah Indonesia berulang kali memanggil satu figur ketika konstitusi hendak dibelokkan, ketika demokrasi hendak dipersempit, ketika kekuasaan nyaris kehilangan wajah manusianya. Sejarah memanggil seorang ibu, bukan semata karena jenis kelaminnya, melainkan karena watak ideologisnya: keteguhan, kesabaran, dan kesetiaan pada akar bangsa. 

Megawati Sukarnoputri bukan sekadar nama dalam buku sejarah atau potret di dinding partai politik. Ia adalah penjaga ingatan kolektif bangsa, penjaga api di tengah angin perubahan yang sering beraroma kepentingan. 

Dalam sunyi ia bertahan, dalam tekanan ia tidak menukar prinsip dengan kenyamanan. Dalam gelombang kekuasaan yang kerap lupa batas, ia berdiri sebagai pengingat bahwa negara ini lahir dari penderitaan rakyat, bukan dari transaksi elite di ruang tertutup.

Seperti ibu pada umumnya, ia tidak selalu hadir dengan suara keras. Ia lebih sering berbicara dengan sikap, bukan teriak; dengan jarak, bukan drama. Ia tahu kapan harus diam agar luka tidak melebar, dan kapan harus berkata tidak ketika batas hendak dilanggar. 

Pada saat-saat genting itulah sejarah kembali memanggil namanya, sebagai jangkar konstitusi, sebagai penanda arah ketika kompas politik berputar liar, sebagai pengingat bahwa demokrasi bukan hadiah dari kekuasaan, melainkan hasil dari perjuangan panjang yang penuh pengorbanan. 

Dalam dunia politik yang gemar menukar idealisme dengan elektabilitas, keteguhan semacam ini terasa seperti barang langka, mahal, dan sering disalahpahami. Namun justru dari sikap itulah kita belajar bahwa menjaga negara tidak selalu berarti memimpin dari podium, tetapi sering kali bertahan di garis sunyi, memikul beban tanpa sorak-sorai.

Bangsa yang besar, pada akhirnya, selalu kembali kepada ibunya. Kembali kepada nilai-nilai dasar yang melahirkannya, kepada kesederhanaan yang menolak rakus, kepada keberanian untuk menjaga, bukan sekadar menguasai, kepada kesetiaan pada rakyat, bukan pada kursi. 

Di usia ke-79 tahun, Megawati tidak hanya menua sebagai manusia, tetapi menua sebagai simbol, bahwa dalam sejarah bangsa ini kekuasaan pernah belajar menunduk pada nurani, dan politik pernah diajari untuk tidak sepenuhnya kehilangan rasa. 

Selamat ulang tahun ke-79, Ibu Prof. Dr. (HC) Hj. Megawati Sukarnoputri. Terima kasih telah menjadi ibu bagi ingatan demokrasi, penjaga konstitusi di tengah riuh kepentingan, dan pengingat bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada lamanya berkuasa, melainkan pada kesetiaan untuk tetap berdiri di pihak rakyat dan sejarah.

***

*) Oleh : Abdul Qodir, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.