TIMES MALANG, MALANG – Politik dan agama sejatinya dua jalan yang berbeda tujuan, tetapi sering dipertemukan di persimpangan yang rawan kecelakaan. Yang satu berbicara tentang kekuasaan dan pengelolaan kepentingan, yang lain tentang nilai, nurani, dan makna hidup.

Namun, di ruang publik kita, keduanya kerap dipertandingkan seperti dua petarung di ring sempit: saling dorong, saling klaim, dan sama-sama mengaku paling benar.

Setiap musim pemilu, ayat suci dan jargon keimanan mendadak rajin turun ke baliho. Doa dipaketkan dalam poster, simbol agama dipakai seperti jas kampanye, dan mimbar kadang berubah menjadi panggung politik. 

Iman yang mestinya menjadi kompas moral pelan-pelan disulap menjadi alat navigasi menuju kursi kekuasaan. Di titik inilah politik mulai kehilangan arah, dan agama kehilangan kesunyiannya.

Politik, pada dasarnya, adalah seni mengatur perbedaan. Ia hidup dari kompromi, tawar-menawar, dan kalkulasi kepentingan. Agama sebaliknya, berdiri di atas keyakinan yang teguh dan nilai yang tidak mudah dinegosiasikan. Ketika keduanya dipaksa menyatu tanpa batas yang jelas, yang lahir bukan harmoni, melainkan kebingungan kolektif.

Agama lalu direduksi menjadi slogan. Ayat dipotong seperti pita dekorasi, hadis dipilih seperti menu prasmanan: yang cocok diambil, yang mengganggu disisihkan. Kesalehan menjadi aksesoris, bukan laku hidup. Di panggung politik, iman dipoles agar tampak fotogenik, bukan agar terasa dalam perbuatan.

Ironisnya, praktik semacam ini sering dibungkus dengan dalih “demi umat”. Padahal yang diperjuangkan lebih sering adalah elektabilitas. Agama menjadi bahasa yang paling mudah membakar emosi massa, karena ia berbicara langsung ke ruang terdalam manusia: rasa takut, harap, dan identitas.

Di sisi lain, politik yang terlalu jauh masuk ke wilayah agama juga berpotensi mengeraskan tafsir. Perbedaan pandangan teologis yang semestinya wajar, berubah menjadi garis pemisah sosial. Yang berbeda pilihan dianggap berbeda iman. Yang tidak sebarisan dicurigai tidak seiman. Masyarakat terbelah bukan oleh program, melainkan oleh label kesalehan.

Padahal, sejarah panjang menunjukkan bahwa agama tidak pernah lahir untuk menjadi alat kampanye. Ia datang sebagai kritik terhadap ketidakadilan, pembela bagi yang lemah, dan pengingat bagi yang berkuasa bahwa kekuasaan selalu sementara. Ketika agama justru bertekuk lutut pada kepentingan politik, peran kritis itu menguap.

Kita lalu menyaksikan paradoks: politisi rajin mengutip ayat tentang kejujuran, tetapi korupsi tetap menjadi berita harian. Pejabat fasih berbicara moral, tetapi kebijakan sering abai pada penderitaan rakyat kecil. Agama hadir di pidato, tetapi absen di keputusan.

Di sini, konflik antara politik dan agama bukan lagi soal ideologi, melainkan soal siapa yang memanfaatkan siapa. Politik meminjam legitimasi agama untuk menguatkan posisinya. Agama, dalam beberapa kasus, meminjam fasilitas politik untuk memperluas pengaruhnya. Keduanya saling menggunakan, sementara publik menanggung risikonya: polarisasi, kecurigaan, dan kelelahan sosial.

Yang lebih berbahaya, ketika kritik terhadap kebijakan dibalas dengan tuduhan menentang agama. Demokrasi pun tercekik oleh moralitas semu. Diskusi publik berubah menjadi ladang dosa-pahala, bukan ruang argumentasi rasional. Orang takut berbeda pendapat, bukan karena salah, tetapi karena takut dicap tidak beriman.

Politik yang sehat seharusnya belajar dari etika agama: tentang keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Agama yang matang seharusnya menjaga jarak kritis dari kekuasaan: cukup dekat untuk menegur, cukup jauh untuk tidak ditelan.

Bukan berarti agama harus dipinggirkan dari ruang publik. Nilai-nilainya justru penting sebagai fondasi moral. Tetapi fondasi tidak sama dengan bendera partai. Ia menopang, bukan mendominasi.

Mungkin yang kita butuhkan bukan memilih antara politik atau agama, melainkan menempatkan keduanya pada posisi yang proporsional. Politik mengelola dunia yang cair dan penuh kepentingan. Agama menjaga nurani agar tidak ikut hanyut. Ketika keduanya saling menghormati batas, masyarakat mendapatkan manfaat. Ketika salah satunya menelan yang lain, yang tersisa hanyalah kebisingan simbolik.

Di tengah hiruk-pikuk slogan dan poster, pertanyaannya sederhana: apakah iman kita benar-benar sedang diperjuangkan, atau hanya sedang dipinjam?

Jika agama terus dijadikan tangga menuju kekuasaan, ia akan lelah menjadi alat. Jika politik terus berlindung di balik simbol suci, ia akan lupa cara bertanggung jawab.

Dan kita, sebagai warga, akan terus berada di antara dua suara keras: teriakan kekuasaan dan gema mimbar keduanya mengaku demi kebaikan, tetapi sering lupa mendengarkan jeritan realitas.

***

*) Oleh : Imam Syafi’i, Ketua LPIK UNISMA Malang.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.