TIMES MALANG, MALANG – Kedaulatan komunikasi merupakan elemen strategis dalam menjaga identitas bangsa. Ketergantungan Indonesia terhadap media asing sering kali memengaruhi narasi informasi yang sampai ke masyarakat. Kondisi ini menciptakan urgensi untuk memperkuat media layanan publik (Public Service Media/PSM) sebagai instrumen kedaulatan komunikasi.

PSM seperti BBC, NHK, dan TRT telah menunjukkan bagaimana media dapat menjadi alat diplomasi budaya dan penyampai informasi berkualitas tinggi. Prinsip mendasar PSM adalah menginformasikan, mendidik, dan menghibur masyarakat tanpa bias. 

Media seperti NHK Jepang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyediakan layanan publik penting seperti mitigasi bencana. NHK mengoperasikan ribuan kamera di lokasi rawan untuk memberikan peringatan dini bencana alam, yang menunjukkan bagaimana inovasi dapat memperkuat peran media publik.

Namun, media layanan publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Secara internal, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Dibandingkan dengan BBC yang memiliki anggaran Rp90 triliun, pendanaan media publik di Indonesia jauh tertinggal. 

Selain itu, ketergantungan pada narasi dari media asing memperlemah posisi Indonesia dalam membangun kedaulatan komunikasi. Secara eksternal, media publik harus bersaing dengan media komersial dan platform OTT (Over-The-Top), yang menawarkan konten instan melalui media sosial.

Transformasi media publik di Indonesia memerlukan reformasi besar. Salah satu langkah strategis adalah menggabungkan RRI, TVRI, dan Antara menjadi satu institusi media negara yang komunikatif, efisien, dan relevan dengan perkembangan digital. 

Wacana ini telah dibahas pada tahun 2024 oleh Komisi VII DPR RI, namun implementasinya masih tertunda. Penggabungan ini mencerminkan pentingnya konvergensi media, di mana televisi, radio, dan platform digital bersatu untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Selain reformasi kelembagaan, model pendanaan yang berkelanjutan harus diterapkan. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan kreatif seperti pajak alternatif, biaya lisensi, hingga filantropi publik. 

Model seperti ini dapat menjadi inspirasi untuk mendukung keberlangsungan PSM di Indonesia tanpa terlalu membebani anggaran negara. Dalam hal inovasi konten, media publik harus fokus pada produksi lokal yang mendukung diplomasi budaya, seperti pengembangan serial yang merefleksikan keberagaman budaya Indonesia.

Peran media publik tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat soft power untuk memperkuat proyeksi nasional di mata dunia. Ekspor konten seperti drama Korea oleh KBS atau serial sejarah oleh TRT Turki menunjukkan bagaimana media dapat mempromosikan identitas budaya secara global. 

Indonesia memiliki potensi besar untuk melakukan hal serupa melalui pengembangan konten kreatif yang mencerminkan nilai-nilai lokal.

Dengan menciptakan media publik yang kuat, kredibel, dan inovatif, Indonesia dapat membangun narasi independen yang memperkuat identitas nasional. Media publik juga dapat berfungsi sebagai platform untuk menyampaikan visi bangsa kepada dunia, memastikan suara Indonesia terdengar di panggung internasional. 

Kedaulatan komunikasi adalah aset strategis yang harus dilindungi, tidak hanya untuk kepentingan domestik, tetapi juga untuk diplomasi budaya dalam era globalisasi yang semakin kompetitif.

***

*) Oleh : Muhammad Dzunnurain, Mahasiswa Universitas Islam Malang.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.