TIMES MALANG, JAKARTA – Seperti gambaran proyeksi yang telah diramalkan banyak pengamat ekonomi nasional, tperlambatan pertumbuhan ekonomi global yang melibatkan banyak negara utama seperti halnya Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Jepang, dan China. Eksistensi dari negara-negara ini secara faktual turut mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri Indonesia. 

Tekanan semakin berat karena perimbangan pemasukan dan pengeluaran nyatanya tak berada dalam proporsi seimbang. Melihat realitas kontekstual ini, dapat dipastikan jika sampai pada pertengahan 2025, ekonomi Indonesia akan berada pada perlambatan yang sangat luar biasa.

Dalam laporan yang disusun oleh Makroeconomic Insights yang dikeluarkan pada bulan April 2025, disebutkan jika terjadi penurunan serius dari ekonomi Amerika Serikat (AS) sebesar 1% yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai pada 0,37%.

(Makroeconomic Insights, 2025). Padahal dalam realitas lain, telah terjadi kontraksi ekonomi Uni Eropa sebesar 1% yang diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,35%. 

Dalam kondisi yang lain, Jepang juga mengalami penyusutan 1% dengan ruang pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 0,33%. Tak jauh beda, dengan realitas penurunan ekonomi China sebesar 1% yang diperkirakan memberikan dampak terbesar sebesar 0,39%. (Makroeconomic Insights, 2025). 

Terbaru tentu saja masalah Donald Trump yang mengumumkan adanya kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia yang akan segera berlaku efektif. Apa yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump yang mengumumkan kebijakan tarif impor baru pada, Rabu (2/4/2025) faktualnya membuat banyak negara dunia terkejut. 

Implikasi logis dari adanya kebijakan tarif Trump adalah persentase pajak yang dikenakan terhadap nilai suatu barang yang diimpor dari negara lain. Pada posisi ini tarif sebesar 25 persen diberlakukan untuk produk impor seharga AS$ 10, ini membuat harga produk itu dikenai biaya tambahan AS $ 2,5. Dengan perhitungan tersebut, Indonesia paling terdampak oleh pelemahan ekonomi AS dan China. 

Apalagi secara utuh, negara China dan AS merupakan dua mitra dagang utama Indonesia dengan pengaruh yang kuat terhadap perekonomian nasional. Jelas kompleksitas masalah ini akan menggiring Indonesia pada resiko limpahan produk dari China dengan adanya kelebihan kapasitas produksi ini menyebabkan peningkatan ekspor produk ke pasar domestik Indonesia, yang berpotensi mengganggu industri dalam negeri. 

Skema Implementasi

Dalam rasionalisasi pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan menurun sebesar 0,4% secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara pertumbuhan ekonomi AS berisiko turun lebih dalam, yakni sebesar 1,5% yoy. 

Bahkan sebelum kebijakan Reciprocal Tariffs diumumkan, pasar saham AS menunjukkan reaksi negatif, sementara imbal hasil surat utang pemerintah (UST yield) turun tajam. Situasi ini semakin menunjukkan kekhawatiran yang besar terhadap prospek pertumbuhan ekonomi AS ke depan. 

Secara prediksi, ekonomi AS, China, dan Uni Eropa masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1%, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diperkirakan terkoreksi hingga 1,11%. Dari fakta ini secara analisis dapat ditinjau jika target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebelumnya dipatok sebesar 5,2% berisiko turun menjadi sekitar 4,09%. 

Jelas realitas ini menjadi sangat berpengaruh bagi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena adanya penerapan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang ditetapkan oleh pemerintah AS telah membawa tekanan berat bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan ini dapat menurunkan daya saing ekspor Indonesia di pasar AS karena harga barang menjadi lebih mahal. 

Akibatnya, permintaan terhadap produk Indonesia utamanya sektor padat karya seperti tekstil, furniture dan alas kaki diprediksi akan semakin melemah dan jika ini didiamkan secara terus menerus akan menggangu neraca perdagangan nasional. 

Menyikapi kondisi yang terus dinamis, tantangan ekonomi global faktanya harus selalu selaras dengan dukungan pemerintah untuk dapat membangun akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Langkah dan berbagai upaya sistematis untuk melahirkan adanya akselerasi pertumbuhan ekonomi harus disertai penguatan dan kesadaran membangun terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Untuk lingkup Asia Tenggara, Indonesia masih perlu banyak mengejar ketertinggalan pembangunan seperti yang dibangun oleh negeri tetangga ambil contoh Singapura yang sangat mengandalkan arus utama ekonomi digital sebagai basis serapan ekonomi dalam negerinya. 

Dalam menjaga ketahanan APBN, sebenarnya pemerintah Indonesia dalam rentang setiap tahun pemerintah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan. 

Tahun pemerintah menyusun KEM PPKF untuk 2025. Di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Tentu upaya rasional ini bukan sesuatu yang mudah dikerjakan. Kebijakan fiskal tahun 2025 disusun di masa transisi oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. 

Prioritas Makro

Walaupun pemetaan kebijakan fiskal Indonesia terjadi pada masa transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto, kenyataan yang tak dapat dipungkiri ada banyak nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif dan berkelanjutan, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Salah satu langkah fiskal yang paling relevan dilakukan pada masa transisi pemerintahan Indonesia ini adalah dengan membangun infrastruktur kekuatan ekonomi global yang bertumpu pada industri berbasis digital. Dalam hal sektor-sektor industri yang berbasis sumber daya alam dan lingkungan.

Konektivitas langkah strategis pemerintah dalam membangun infrastruktur ekonomi global ini diantaranya diteguhkan dalam wujud penguatan Kembali ketahanan pangan dimana pertanian menjadi prioritas pemerintah menguatkan produksi domestik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Tak hanya konsumsi dalam negeri, Indonesia juga menargetkan dapat menjadi pemain penting dalam rantai pasok pangan global. 

Pada sektor energi, upaya strategis pemerintah Indonesia mempercepat transisi ke energi hijau dengan tetap mengelola keseimbangan antara energi terbarukan dan non terbarukan faktanya turut menjadi motoris penting dalam menjaga ketahanan fiskal dalam negeri Indonesia.

Langkah kebijakan ekonomi strategis pemerintah dalam membangun pertumbuhan ekonomi dalam negeri secara berkualitas harapannya akan memberikan kemajuan bagi pembangunan sumber daya manusia tetap menjadi agenda utama pemerintah. 

Alokasi 20% APBN untuk pendidikan mencerminkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas generasi muda. Di sisi lain, kesehatan dan jaring pengaman sosial terus diperkuat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih merata, makmur dan inklusif.

Dalam mencapai titik tolak yang diinginkan maka peneguhan hilirisasi menjadi salah satu strategi utama untuk memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia. Tidak hanya fokus pada mineral, kebijakan ini diperluas ke komoditas-komoditas unggulan, termasuk produk pertanian yang dapat mendukung ketahanan pangan. Industrialiasi harus menciptakan manfaat yang merata, agar mendukung stabilitas sosial dan politik.

Dalam optimalisasi inilah pembangunan infrastruktur menjadi prioritas meningkatkan konektivitas dan efisiensi ekonomi. Ke depan, fokus diarahkan pada penguatan infrastruktur digital untuk mendorong transformasi ekonomi berbasis teknologi. 

Dengan posisi strategis, kekayaan sumber daya alam, dan potensi demografi yang besar, Indonesia optimis dapat merespons perubahan ekonomi global secara efektif. Strategi pembangunan yang fleksibel dan inovatif sehingga dapat menjadi landasan rasional untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif di tengah ketidakpastian global.

***

*) Oleh : Haris Zaky Mubarak, MA., Analis dan Mahasiswa Doktoral Universitas Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.