TIMES MALANG, PACITAN – Ada pertanyaan yang sering terlontar di warung kopi akhir-akhir ini: siapa yang paling nyenyak tidurnya di tengah badai ekonomi yang mendera? Jawaban spontan biasanya, “ASN, Mas!”.

Bukan tanpa alasan. Ketika jembatan antardesa dibiarkan mangkrak tanpa anggaran rehab, kepala dinas tetap bisa menghisap rokok mahal dengan santai. 

Di pasar, harga cabai rawit merah sudah tembus Rp100 ribu per kilogram, gas elpiji melon naik jadi Rp20 ribu, dan susu bayi seperti barang mewah. Namun, pegawai negeri tetap gajian awal bulan.

Saat negara menaikkan pajak, ASN tetap gajian tanpa potongan. Bisa belanja di luar kota sambil nebeng acara dinas. Ah, pokoknya seolah paling anteng, nyaman, tenteram, pulas tidurnya, tak terhempas badai ekonomi.

Di tengah hiruk-pikuk ini, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Menteri Keuangan Sri Mulyani lalu mengumumkan bahwa pemerintah menargetkan pemangkasan belanja hingga Rp306,6 triliun.

Tapi kan belanja buat gaji ASN tetap saja prioritas. Tetap tenang lah pegawai.

Instruksi itu tidak datang begitu saja. Bermula dari kunjungan Presiden ke Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2024. Di sana, Prabowo membaca dokumen anggaran 2025. Ia langsung menangkap sinyal: “APBN ini butuh efisiensi!”

Langkah hemat ini, kata Sri Mulyani, bukan soal memotong sana-sini tanpa tujuan. Fokusnya pada kualitas pengeluaran. “Better spending,” katanya. Yang dimaksud adalah anggaran diarahkan pada hal-hal yang benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Makan Gratis vs Perjalanan Dinas

Mari kita bicara prioritas. Presiden ingin anggaran lebih banyak dialokasikan untuk makan bergizi gratis, swasembada pangan, perbaikan sektor kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Namun, ini bukan hanya tentang niat baik. Pemangkasan anggaran juga memukul pos-pos belanja yang selama ini dianggap sebagai “privilege” pejabat: perjalanan dinas.

Lewat Inpres itu, perjalanan dinas harus dipangkas 50 persen. Ini bukan angka kecil, terutama jika dibandingkan dengan kebiasaan pejabat kita yang sering menggelar rapat di hotel berbintang.

Kembali ke warung kopi, cerita soal penghematan ini terdengar seperti dongeng bagi mereka yang merasa terjepit di tengah meroketnya harga-harga bahan pokok. Ada ironi di sana. ASN tetap bisa tidur nyenyak, sementara pedagang kecil terjaga malam-malam menghitung modal yang tak cukup.

Belum lagi jeratan rentenir bank daerah, swasta, bank usaha milik negara, bahkan koperasi bodong yang justru kian merajalela seolah datang sebagi penolong di tengah kesusahan rakyat yang memang butuh untuk modal atau sekadar mencukupi kebutuhan saban hari. 

Pemerintah tentu punya niat baik. Namun, sejauh ini, rakyat kecil masih kesulitan melihat efek langsung dari efisiensi belanja yang digembar-gemborkan. Jembatan antardesa tetap berlubang, harga cabai tetap membakar, dan susu bayi tetap membuat ibu-ibu menangis di pasar.

Kalau begini, pertanyaan warung kopi itu mungkin tetap relevan: siapa sebenarnya yang paling nyenyak tidurnya di tengah semua ini? Jawabannya, tentu, ada di mata rakyat. 

Ya biar nggak dirasani publik, bekerjalah maksimal melayani rakyat, sebagai abdi.

***

*) Oleh : Yusuf Arifai, Dosen Ma'had Aly Al-Tarmasi Pacitan, Jurnalis TIMES Indonesia. 

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.