TIMES MALANG, MALANG – Demokrasi, kata orang, adalah panggung terbuka. Siapa pun boleh naik, siapa pun boleh berbicara, siapa pun boleh dipilih. Tetapi di banyak sudut negeri ini, panggung itu perlahan berubah menjadi ruang keluarga. Kursi-kursi kekuasaan diwariskan seperti lemari antik: berpindah tangan, tapi tetap dalam satu rumah.

Inilah yang sering kita sebut politik garis keturunan sebuah sistem tak tertulis di mana nama belakang lebih penting daripada rekam jejak, dan silsilah lebih laku daripada gagasan.

Pemilu memang tetap digelar. Baliho tetap berdiri. Debat tetap disiarkan. Namun di balik gemerlap prosedur itu, peta kekuasaan sudah seperti pohon keluarga: bercabang, tetapi akarnya sama. Kita menyebutnya demokrasi, tetapi rasanya seperti monarki yang sedang magang.

Anak pejabat naik panggung politik dengan karpet merah. Keponakan tokoh besar langsung jadi calon. Istri, menantu, sepupu, bahkan ipar ikut antre di pintu kekuasaan. Bukan karena mereka tak boleh, tetapi karena peluangnya terasa terlalu mudah seolah negara ini kekurangan orang pintar di luar satu marga.

Politik pun berubah menjadi arisan keluarga. Jabatan dibagikan seperti jatah kue lebaran: harus kebagian semua, supaya tak ada yang iri.

Para pendukung menyebut ini “kepercayaan publik”. Katanya, karena rakyat sudah kenal nama itu, maka layak diberi mandat lagi dan lagi. Tetapi kita lupa satu hal: dikenal bukan berarti layak, dan dilahirkan bukan berarti siap memimpin.

Kapasitas tidak diwariskan lewat darah. Integritas tidak menetes bersama ASI. Kepemimpinan tidak tumbuh otomatis hanya karena lahir di rumah elite. Namun politik garis keturunan bekerja seperti mitos turun-temurun: seolah kecakapan bisa disalin seperti fotokopi KTP.

Akibatnya, partai politik berubah menjadi agen silsilah. Rekrutmen kader tak lagi seperti mencari pelari terbaik, tetapi memilih siapa yang masih satu trah. Ideologi kalah pamor dari hubungan darah. Sekolah politik kalah bergengsi dibanding meja makan keluarga.

Ruang bagi anak muda tanpa “nama besar” pun semakin sempit. Mereka harus berlari maraton, sementara yang lain cukup naik lift keluarga. Meritokrasi tersingkir pelan-pelan, digantikan oleh nepotisme yang berdandan rapi.

Di sinilah demokrasi mulai pincang. Ia berjalan dengan satu kaki bernama prosedur, tetapi kehilangan kaki lain bernama keadilan kesempatan.

Lebih berbahaya lagi, politik garis keturunan menciptakan ilusi stabilitas. Kekuasaan tampak rapi, tertata, tidak gaduh. Padahal, di dalamnya, terjadi penumpukan akses, penguncian peluang, dan pembekuan regenerasi.

Negara seperti sawah yang ditanami padi oleh keluarga yang sama terus-menerus, tanpa rotasi tanaman. Lama-lama tanahnya lelah, hasilnya menurun, dan hama semakin berani.

Rakyat akhirnya hanya menjadi penonton di panggung yang pemainnya itu-itu saja. Setiap pemilu terasa seperti menonton film sekuel: judulnya baru, tokohnya lama, ceritanya mirip.

Kritik pun sering dianggap sebagai iri hati atau kebencian personal. Padahal, yang dipersoalkan bukan siapa orangnya, tetapi sistem yang membuat kesempatan tak lagi adil sejak garis start.

Politik garis keturunan bukan sekadar soal keluarga berkuasa. Ia soal rusaknya mekanisme seleksi kepemimpinan. Soal matinya harapan bahwa anak petani, nelayan, buruh, atau guru juga bisa memimpin tanpa harus punya paman di kursi empuk.

Jika dibiarkan, demokrasi hanya akan menjadi lomba lari estafet keluarga elite. Tongkat kekuasaan berpindah tangan, tetapi pelarinya masih satu tim. Kita tak sedang kekurangan orang cerdas. Kita hanya kekurangan keberanian untuk memberi ruang yang setara.

Politik seharusnya menjadi jalan pengabdian, bukan jalur warisan. Jabatan publik bukan pusaka, dan negara bukan perusahaan keluarga. Jika kekuasaan terus lahir dari silsilah, maka demokrasi tinggal nama. Ia hidup di undang-undang, tetapi mati di lapangan.

Dan kita, rakyat biasa, hanya akan terus berdiri di luar pagar istana, menatap dari jauh, sambil bertanya: kapan giliran kami dipercaya bukan karena siapa orang tua kami, tetapi karena apa yang bisa kami lakukan untuk negeri ini?

***

*) Oleh : Thaifur Rasyid, S.H., M.H., Praktisi Hukum.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.