TIMES MALANG, MALANG – Pemerintah pusat belakangan ini tengah menggeber program sekolah rakyat di setiap daerah untuk segera terealisasi. Bahkan, di Kota Malang sendiri beberapa kali sejumlah lahan di survei untuk segera dilaksanakan program sekolah rakyat pada Juli 2025 mendatang.

Namun, dengan gencar-gencarnya program sekolah rakyat ini agar segera terealisasi, ada disabilitas yang terpinggirkan bahkan, tak masuk prioritas sekolah rakyat.

Hal itu pun disoroti oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND). Komisioner KND, Jonna A Damanik mengatakan, harusnya sekolah rakyat mampu menampung anak disabilitas, setidaknya 10 persen dari pagu.

“Kalau harapan kami minimal 10 persen dari multigram disabilitas. Itu paling penting,” ujar Jonna, Jumat (23/5/2025).

Jonna mengungkapkan, dalam undang-undang telah diamanatkan bahwa sistem pendidikan bagi disabilitas masuk dalam Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Inklusi. Namun, hal itu dinilai masih kurang. Maka, dengan hadirnya sekolah rakyat, bisa menampung siswa-siswi disabilitas.

“Mudah-mudahan dengan sekolah rakyat dalam konteks mengentas kemiskinan ekstrem, bisa terakses juga bagi teman teman disabilitas,” ungkapnya.

Melihat harapan itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita berharap agar pemerintah pusat mampu membuka ruang atas masukan dari KND. 

“Kita kan datanya sudah given (pemberian), ya kami berharap pemerintah pusat bisa melihat itu,” katanya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti soal sistem dan kepastian terselenggaranya sekolah rakyat yang dinilai masih mentah dan terburu-buru. 

Sebab, dari apa yang ia temui bahwa masih banyak wali murid yang ragu dengan adanya sekolah rakyat.

“Kami berharap nanti di sela waktu ini sambil jalan, mungkin ada kesempatan kembali adanya penjaringan dan sosialisasi,” tuturnya.

Ia juga membuka peluang, jika disabilitas tak masuk dalam kategori sekolah rakyat, ia mendorong Pemkot Malang untuk bisa memberikan ruang di sekolah-sekolah yang sudah dimiliki pemerintah daerah.

“Ini kan amanat pusat (sekolah rakyat). Kita di sekolah yang kita miliki, nanti bisa kita tambah kuotanya lagi,” tegasnya.

Untuk menambah, maka perlu mekanisme jelas yang harus dilakukan. Mulai dari sarana prasarana, pendampingan dan tenaga pendidik khusus bagi disabilitas.

“Kita gak bisa begitu saja memasukan. Harus jelas mekanisme dan fasilitasnya. Kan harus tertangani baik, gak asal nambah tanpa memikirkan sarana prasarana,” ucapnya.

Sebagai informasi, untuk sekolah rakyat di Kota Malang, pada Juli 2025 mendatang akan ditempatkan sementara di gedung Poltekom Malang. Hal ini berdasarkan tinjauan dari sejumlah kementerian untuk kelayakan tempat dan fasilitas.

Setidaknya, sampai saat ini sudah terdaftar 210 anak untuk masuk sekolah rakyat dari tingkat SD hingga SMA. Hal ini didapat dari data dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Kemensos RI.

Kemudian, pembangunan sekolah rakyat secara permanen tengah di genjot di lahan milik Pemkot Malang di wilayah Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Targetnya, tahun 2026 mendatang pembangunan selesai dan seluruh siswa-siswi sekolah rakyat akan dipindahakan ke gedung permanen tersebut. (*)