TIMES MALANG, SUMBAWA BESAR – Fraksi PKS MPR RI bersama Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) mengadakan Lokakarya Akademik Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Neo Garden Hotel, Minggu (30/11/2025).

Forum ini menghadirkan Bupati Sumbawa, perwakilan kementerian, akademisi, peneliti hingga tokoh adat untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pengelolaan SDA.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., secara resmi membuka kegiatan. Ia menekankan bahwa falsafah Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge bukan hanya pusaka budaya, tetapi pedoman moral masyarakat Samawa yang mengajarkan ketakwaan, rasa malu berbuat buruk, dan tanggung jawab menjaga alam.

Menurutnya, kearifan lokal tersebut semakin relevan di tengah tantangan krisis iklim dan degradasi lingkungan. Karena itu, ruang diskusi yang difasilitasi LATS ini dianggap penting untuk menyatukan pandangan pemerintah daerah, lembaga adat, akademisi, masyarakat sipil hingga pemangku kebijakan nasional.

Bupati Jarot juga menggarisbawahi visi pembangunan “Sumbawa Hijau dan Lestari” untuk lima tahun mendatang. Visi tersebut diterjemahkan melalui program konkret seperti Gerakan Tanam Satu Juta Pohon, Gerakan 1 ASN 1 Pohon, Gerakan 1 Siswa 1 Pohon, program Tanam Pohon Dapat Sapi, serta penanaman komoditas bernilai ekonomi seperti kopi, kemiri, porang, dan sengon laut.

“Program-program ini adalah investasi jangka panjang bagi ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Di sinilah nilai Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge menemukan relevansinya dalam kebijakan publik,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, H. Johan Rosihan, ST, tampil sebagai pembicara kunci. Ia mendorong agar nilai adat tersebut dimasukkan ke dalam kerangka tata kelola SDA di Sumbawa. Johan juga menyinggung bencana banjir dan longsor di Sumatera serta Aceh sebagai peringatan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan.

“Penguatan tata kelola SDA harus bertumpu pada nilai lokal dan prinsip kehati-hatian agar kerusakan ekologis tidak berulang,” katanya.

Dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Julmansyah selaku Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, memaparkan perkembangan pengakuan Hutan Adat di Indonesia. Hingga Oktober 2025, tercatat 164 unit Hutan Adat dengan luas lebih dari 345 ribu hektare yang memberi manfaat bagi sekitar 87 ribu keluarga. Ia menegaskan, pengakuan wilayah adat memainkan peran penting dalam menjaga ekosistem, sumber air, serta mencegah konflik tenurial.

Sementara itu, perwakilan LATS Aries Zulkarnaen menekankan bahwa nilai Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge memiliki fondasi moral-spiritual yang kuat untuk menjadi pedoman pengelolaan lingkungan, baik dalam tata ruang maupun kebijakan terkait hutan dan air.

Dari sisi akademik, peneliti BRIN Rusli Cahyadi, Ph.D., memaparkan hasil kajian antropologis mengenai perubahan nilai lokal akibat tekanan sosial, ekonomi dan arus modernisasi. Ia menilai revitalisasi nilai adat sangat diperlukan untuk memperkuat tata kelola SDA dan mengurangi potensi konflik pemanfaatan ruang.

Lokakarya menghasilkan sejumlah rekomendasi awal, meliputi penyusunan Naskah Akademik Integrasi Adat Samawa, pemetaan ilmiah wilayah adat, penguatan kebijakan tata ruang berbasis nilai lokal, serta pengembangan model pengelolaan SDA yang melibatkan komunitas adat, akademisi dan pemerintah daerah.

Kegiatan ini berlangsung sepanjang hari dan menjadi bagian dari komitmen Fraksi PKS MPR RI serta LATS untuk memperkuat peran adat dalam kebijakan pengelolaan SDA di Sumbawa. (*)