TIMES MALANG, MALANG – Gelombang penolakan terhadap Djoko Prihatin menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang semakin menguat. Klaim dukungan dari elit partai yang sebelumnya santer justru memantik reaksi dari kader tingkat kecamatan dan kelurahan, yang menilai figur tersebut belum layak memimpin DPD Golkar Kota Malang.

Hanto, Wakil Ketua PK Sukun, menegaskan bahwa sebagian besar kader di wilayahnya tidak menghendaki Djoko Prihatin memimpin Golkar Kota Malang. Ia menyebut suara penolakan datang langsung dari arus bawah.

“Saya sebagai kader harus tegak lurus. Tapi banyak rekan kami yang tidak menghendaki, karena menurut rekan kami belum pantas. Hampir 90 persen kader di tingkat kelurahan kurang setuju dan menolak,” ujar Hanto, Rabu (03/12/2025).

Menurutnya, keputusan terkait calon ketua DPD seharusnya bisa diterima semua elemen partai, bukan hanya didasarkan pada dukungan pusat tanpa mempertimbangkan aspirasi kader.

“Jika itu keputusan dan telah dipilih, kita dukung. Tapi tidak semuanya sepakat. Harapan kita kader di tingkat kecamatan, ketua yang dipilih nanti harus diterima semua kader agar Golkar semakin besar dan kompak untuk mensejahterakan masyarakat,” tambahnya.

Hanto mengingatkan, jika proses pemilihan berlangsung gaduh dan arus bawah tetap menolak, maka akan menyulitkan konsolidasi Golkar ke depan.

“Kalau pemilihannya gaduh dan arus bawah tidak menerima, kita berat membangun Golkar. Apalagi ini menjelang 2029. Ini tidak menguntungkan partai,” tegasnya.

Penolakan serupa juga disampaikan Nedy Zunaedi, Sekretaris PK Blimbing. Ia menegaskan struktur Golkar dari kelurahan sudah bulat menolak pencalonan Joko Prihatin, sekalipun muncul isu adanya hak veto ketua umum.

“Semua sudah tahu dengan viralnya pemberitaan soal beliau. Sesuai masukan dari para kader dan sesepuh Golkar, kami bermusyawarah dan sepakat menolak sepenuhnya Djoko Prihatin menjadi Ketua DPD Golkar Kota Malang,” kata Nedy.

Ia menegaskan pemilihan ketua DPD harus mengikuti AD/ART dan juklak DPD tingkat I, bukan berdasarkan manuver personal.

“Untuk kriteria calon, harus yang memahami aturan AD/ART, mumpuni, punya skill, komunikatif, mau menampung aspirasi kader, dekat dengan struktur bawah, dan menjaga marwah Partai Golkar,” tegasnya.

Sementara itu, informasi yang dihimpun TIMES Indonesia, diketahui Musda Golkar Kota Malang direncanakan berlangsung pada 7 Desember. Jika terjadi penundaan, Musda tetap akan digelar bulan Desember.

Situasi internal Golkar Kota Malang kini tengah menunggu arah keputusan final, termasuk bagaimana DPD dan DPP akan merespons gelombang penolakan kader terhadap pencalonan Joko Prihatin.

"Faktanya memang banyak kader Golkar di arus bawah yang menyuarakan penolakan," kata kader Golkar yang enggan disebut namanya.

Ia mengungkapkan, jika hal itu dipaksakan khawatir berimbas pada kekuatan partai Golkar menghadapi kontestasi di tahun 2029. 

"Kita sampai detik ini, tetap mencari jalan keluar yang terbaik untuk Golkar Kota Malang dengan menyelesaikan Musda pada sosok pemimpin yang telah teruji dan pilihan oleh mayoritas kader," pungkasnya. (*)