TIMES MALANG, MALANG – Malang Raya menjadi salah satu daerah prioritas dalam program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dari sejumlah lokasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Malang, dan Pemerintah Kota Batu, kini telah mengerucut pada empat lokasi utama.

Di Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten mengusulkan dua lahan besar. Yakni lahan seluas 9,6 hektare di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, serta lahan sekitar 6,2 hektare di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang. Dari dua opsi ini, lahan di Bantur menjadi fokus utama yang sering ditinjau baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah. Meski begitu, Pemkab Malang masih menunggu keputusan pemerintah pusat karena pembangunan akan menggunakan anggaran APBN.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di Universitas Islam Malang (Unisma), Senin (28/4/2025), menyampaikan bahwa lahan di Bantur diharapkan bisa segera dibangun.

"Hari ini saya mau meninjau lahan untuk Sekolah Rakyat di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur. Lahannya milik Pemda, 9 hektare untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan bisa segera dibangun karena yang mendapat mandat pembangunan juga sudah siap," kata Khofifah.

Di Kota Malang, lokasi Sekolah Rakyat sudah hampir pasti ditempatkan di gedung eks Poltekom Malang yang ada di Kecamatan Kedungkandang. Nantinya, Rusunawa Guru yang terletak di depan eks Poltekom juga akan difungsikan sebagai asrama bagi peserta didik.

Karena memanfaatkan bangunan yang sudah ada, Sekolah Rakyat di eks Poltekom ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025.

Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan Kampus Diklat Malang milik BPSDM Jatim di Jalan Kawi, Kecamatan Klojen, untuk program Sekolah Rakyat jenjang SMA. Secara fisik, Kampus Diklat Malang sudah sangat siap, dan kini tengah mempersiapkan fasilitas pendukung seperti laboratorium komputer dan IPA. Lokasi ini direncanakan akan menampung tiga rombongan belajar (rombel).

Untuk wilayah Kota Batu, Sekolah Rakyat akan ditempatkan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Kelurahan Songgokerto. Gedung ini akan diperuntukkan bagi tiga rombel jenjang SMP, meski masih membutuhkan beberapa perbaikan, seperti penyesuaian fasilitas dapur agar memenuhi standar dapur sehat.

Terkait kebutuhan tenaga pendidik, Khofifah mengungkapkan bahwa konsolidasi tengah dilakukan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tenaga pendidik akan diambil dari CPNS maupun P3K yang saat ini tengah melalui proses penyesuaian regulasi.

"Karena ini program top down, tugas daerah adalah menyiapkan lahan dan gedung, sementara tenaga pengajarnya sedang disiapkan bersama BKN," jelas Khofifah.

Sekadar informasi, calon peserta didik Sekolah Rakyat akan direkrut dari masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kategori Desil 1, yakni anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Program Sekolah Rakyat sejalan dengan visi-misi Khofifah-Emil dalam Nawa Bhakti Satya, khususnya misi Jatim Sejahtera dan Jatim Cerdas. Tujuannya adalah mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

"Sekolah Rakyat ini bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ini juga untuk memperkuat kualitas SDM dengan layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan," pungkas Khofifah. (*)