TIMES MALANG, JAKARTA – Dalam upaya meningkatkan pendanaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025, Pemerintah Indonesia membidik target indikatif sekitar Rp10 triliun melalui penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk, pada Selasa (29/4/2025) besok.

Koleksi SBSN yang dipersiapkan untuk lelang mencakup varian SPN-S (Surat Perbendaharaan Negara - Syariah) serta PBS (Project Based Sukuk), yang keduanya dirancang untuk memperkuat kas negara dan memenuhi target pembiayaan yang ditetapkan dalam APBN 2025.

Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dikutip di Jakarta, Senin (28/4/2025), telah memutuskan bahwa instrumen ini akan mengikuti tanggal setelmen yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2025.

Berikut ini sukuk yang ditawarkan:

SPNS13102025 (pembukaan kembali) jatuh tempo pada 13 Oktober 2025, imbalan diskonto.

Selanjutnya, SPNS12012026 (pembukaan kembali) jatuh tempo pada 12 Januari 2025, imbalan diskonto.

Untuk PBS003 (pembukaan kembali) jatuh tempo pada 15 Januari 2027, imbalan 6.00000 persen.

PBS030 (pembukaan kembali) jatuh tempo pada 15 Juli 2028, imbalan 5.87500 persen.

PBS034 (pembukaan kembali) jatuh tempo pada 15 Juni 2039, imbalan 6.50000 persen.

Sedangkan, PBS039 (pembukaan kembali) jatuh tempo pada 15 Juni 2041, imbalan 6.62500 persen.

Serta, PBS038 (pembukaan kembali) jatuh tempo pada 15 Desember 2049, imbalan 6.87500 persen.

Seluruh seri SBSN tersebut menggunakan underlying asset berupa proyek atau kegiatan dan APBN 2025 dan barang milik negara (BMN).

Alokasi pembelian nonkompetitif untuk seri SPNS13102025 dan SPNS12012026 yaitu maksimal 99 persen dari jumlah yang dimenangkan.

Sementara untuk seri lainnya yaitu sebesar 30 persen dengan maksimal dimenangkan sebesar 200 persen dari target indikatif.

Pemerintah berkolaborasi dengan Bank Indonesia, acting sebagai agen lelang SBSN, mengatur lelang ini untuk berlangsung secara terbuka (open auction) dan (multiple price).

Lelang ini tidak terbatas hanya untuk investor domestik tetapi juga terbuka bagi investor asing, dengan syarat bahwa bid harus disalurkan melalui Dealer Utama yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan.

Dengan lelang ini, pemerintah mengundang investor dari segala lapisan untuk turut serta dalam penanaman modal yang tidak hanya berpotensi menguntungkan, tetapi juga memberi dukungan langsung kepada pembangunan ekonomi dan proyek strategis nasional. (*)