TIMES MALANG, MALANG – Penasihat Presiden RI Bidang Haji dan Umrah, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah saat ini masih dalam tahap awal. Proyek ini menjadi bagian dari upaya jangka pendek pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah Indonesia.

“Kampung Haji, kita masih baru akan melangkah ya. Memang kuncinya itu persetujuan dari pihak pemerintah Saudi Arabia,” ujar Muhadjir seusai acara temu wali mahasiswa di Dome UMM, Sabtu (2/8/2025).

Menurut Muhadjir, Presiden RI terpilih Prabowo Subianto telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan otoritas Arab Saudi, termasuk mengenai nilai investasi yang akan ditanamkan untuk proyek tersebut.

“Kemarin Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto kan sudah tanda tangan MoU, bahkan termasuk juga nilai investasi yang disepakati,” jelasnya.

Saat ini, pemerintah tengah menyusun konsep Kampung Haji dan menyiapkan pembelian lahan strategis yang nantinya menjadi bagian dari ekosistem haji Indonesia di Tanah Suci. Salah satu tujuan utama adalah memperpendek masa tinggal jamaah haji di Arab Saudi, dari 42 hari menjadi sekitar 30 hari.

“Kalau nanti bisa diperpendek menjadi misalnya 30 hari, itu akan otomatis mengurangi beban biaya jamaah. Karena akan berimplikasi mulai dari catering, sewa apartemen, transport, dan lainnya,” paparnya.

Kampung Haji dirancang tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai pusat layanan yang menjamin kenyamanan, kesehatan, dan kekhusyukan ibadah para jamaah Indonesia. Lokasinya diupayakan berada di titik strategis, mendukung efisiensi pelaksanaan haji secara menyeluruh.

Selain menyoal konsep Kampung Haji, Muhadjir juga menyinggung persoalan panjangnya antrean haji di Indonesia. Ia menegaskan, jumlah kuota sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan haji yang diberikan pemerintah Indonesia.

“Kita berharap dari tahun ke tahun mestinya Indonesia akan mengalami penambahan kuota. Karena kalau berdasarkan rasio penduduk muslim, kita mestinya di atas 250 ribu,” ungkapnya.

Namun, penambahan kuota masih terganjal oleh evaluasi dari pemerintah Arab Saudi terhadap kualitas layanan haji Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan akan menjadi prioritas agar kuota haji ke depan bisa terus ditambah. (*)