TIMES MALANG, MALANG – Mitigasi bencana di Indonesia dinilai masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari lemahnya kebijakan lingkungan, ketidaksiapan wilayah rawan bencana, hingga minimnya perhatian terhadap dampak psikososial masyarakat terdampak.

Isu-isu tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik 2025 bertema “Sains Multi-Disiplin dalam Mitigasi Bencana: Integrasi Hukum, AMDAL, Ketahanan Wilayah, Psikososial, dan Ketangguhan Komunitas” yang digelar oleh Gawa Lelaku Community secara daring, Minggu (14/12/2025) malam.

Para pemateri sepakat bahwa penanganan bencana tidak lagi bisa bergantung pada pendekatan teknis semata, melainkan harus dilihat sebagai persoalan multidimensi yang berkaitan erat dengan kebijakan publik, tata kelola wilayah, dan kesiapan sosial masyarakat.

Masalah AMDAL dan Kebijakan Lingkungan

Dari perspektif hukum dan lingkungan, I Gusti Ngurah Oka, S.H., M.H menilai sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih menyimpan persoalan struktural. Sentralisasi kewenangan serta tumpang tindih peran antara pemerintah pusat dan daerah dinilai berpotensi melemahkan fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan bencana.

Ia menegaskan pentingnya peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar kebijakan lingkungan benar-benar berpihak pada keberlanjutan dan keadilan sosial. Hak atas lingkungan hidup yang sehat, menurutnya, merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh diabaikan dalam proses perizinan pembangunan.

“Keputusan terkait izin lingkungan tidak semestinya dikuasai satu level pemerintahan saja. Diperlukan sinkronisasi yang jelas antara pusat dan daerah agar risiko lingkungan dan bencana dapat ditekan sejak awal,” ujarnya.

Ketahanan Wilayah Masih Lemah

Isu ketahanan wilayah turut menjadi sorotan. Asmawati, S.AP., M.Sos. mengungkapkan bahwa koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana masih belum berjalan optimal, meskipun struktur kelembagaan seperti BNPB dan BPBD telah terbentuk. Keterbatasan infrastruktur tahan bencana di kawasan rawan juga dinilai memperbesar potensi risiko.

Selain itu, sistem peringatan dini belum efektif akibat keterbatasan data real time, minimnya tenaga terlatih, serta rendahnya literasi kebencanaan masyarakat. Pelanggaran tata ruang, seperti pembangunan di zona rawan bencana yang tidak sesuai RTRW, disebut mencerminkan lemahnya penegakan regulasi.

“Kebijakan tata ruang sering kali berhenti di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah membangun kesadaran dan budaya kewaspadaan di tingkat lokal agar ketahanan wilayah tumbuh dari bawah,” kata Asmawati.

Aspek Psikososial Masih Terpinggirkan

Sementara itu, Angelus Vecky, S.Psi., M.Sos. menyoroti aspek psikososial yang kerap terabaikan dalam penanganan bencana. Menurutnya, dampak bencana tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga memukul kondisi mental dan relasi sosial masyarakat.

Ia menegaskan bahwa fase 0 hingga 72 jam pascabencana merupakan periode paling krusial yang menentukan pemulihan awal. Pada fase ini, respons cepat, terkoordinasi, dan berperspektif kemanusiaan sangat dibutuhkan. Struktur sosial masyarakat, seperti tokoh adat dan pemimpin lokal, dinilai dapat dimanfaatkan sebagai jaringan dukungan yang efektif.

“Pendekatan psikososial harus menjadi bagian dari mitigasi. Tanpa itu, pemulihan sering kali timpang karena hanya berfokus pada aspek fisik,” ujarnya.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa persoalan mitigasi bencana di Indonesia bersifat kompleks dan saling terkait. Kelemahan pada satu aspek, baik kebijakan lingkungan, tata ruang, maupun kesiapan sosial, dapat memperbesar dampak bencana secara keseluruhan. Karena itu, diperlukan pendekatan lintas disiplin yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif. (*)