TIMES MALANG, MALANG – Mahasiswa Universitas Brawijaya kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), yang tergabung dalam Tim Debat Bramanty, berhasil meraih Juara 3 dalam Kompetisi Debat Hukum Nasional, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Debat Hukum (LP2DH) Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Kompetisi yang digelar pada September ini mengusung tema “Persepsi Generasi Z dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Menuju Indonesia Emas Era 5.0” dan diikuti oleh universitas-universitas terkemuka di Indonesia, seperti Universitas Diponegoro, UIN Malang, UIN Surabaya, Universitas Mulawarman, Universitas Andalas, dan Universitas Brawijaya.

Tim Debat UB yang bernama Tim Bramanty beranggotakan Azhar Sirroth ,Revalina Apriliantiara, dan Fine Jenniary (mahasiswa angkatan 2023). Dalam kompetisi ini, Tim Bramanty menunjukkan keunggulan debatnya dengan menghadapi berbagai mosi hukum yang kompleks. Salah satu mosi yang paling menantang muncul pada babak penyisihan terkait putusan Mahkamah Agung mengenai batas usia calon kepala daerah.

“Pada mosi tersebut, kami mendapatkan posisi pro, yang cukup menantang karena ada kontroversi besar terkait perubahan nomenklatur dalam putusan tersebut,” ujar Azhar.

Tim UB berhasil meyakinkan dewan juri bahwa perubahan batas usia yang diukur saat pelantikan, bukan pendaftaran, lebih memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam politik. Tim juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam hak politik, sesuai dengan Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, tantangan terbesar lainnya muncul di babak quarter final dengan mosi terkait kebijakan “green mining” di Indonesia. Dalam mosi ini, tim UB berada di posisi kontra terhadap kebijakan tersebut.

“Konsep green mining sendiri masih diperdebatkan karena meskipun teknologi ramah lingkungan diterapkan, kegiatan pertambangan pada dasarnya tetap destruktif,” ungkap Azhar.

Tim Bramanty berpendapat bahwa daripada berfokus pada kebijakan tambang hijau, pemerintah harus mengutamakan diversifikasi ekonomi ke sektor lain, mengingat kerusakan yang ditimbulkan oleh pertambangan sulit diperbaiki. Mereka menyoroti bahwa meskipun ada upaya reklamasi lahan bekas tambang, kenyataannya kualitas tanah dan sumber daya yang hilang tidak dapat sepenuhnya dipulihkan.

 Kesuksesan Tim Bramanty tidak hanya terletak pada argumen-argumen hukum yang kuat, tetapi juga dalam kemampuan mereka mengatasi tantangan persiapan yang dihadapi selama kompetisi. Azhar menjelaskan bahwa persiapan untuk kompetisi ini berlangsung di tengah kesibukan masing-masing anggota tim yang aktif dalam organisasi kampus.

“Kami harus membagi waktu antara persiapan kompetisi dan tanggung jawab di organisasi. Misalnya, pembicara pertama kami, Fine, adalah bagian dari program lain di kampus, sedangkan saya dan Tara terlibat dalam persiapan PKM Maba,” ujarnya.

Namun, meskipun tantangan ini cukup berat, mereka berhasil mengatasinya dan tampil maksimal dalam kompetisi.

Pada babak semi-final, Tim Bramanty dihadapkan dengan mosi mengenai urgensi pembentukan badan otorita dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Dalam mosi ini, tim UB menempati posisi kontra, menolak pembentukan badan otorita. Mereka berargumen bahwa konsep badan otorita tidak diatur secara jelas dalam konstitusi Indonesia.

“Kami justru mengusulkan penerapan otonomi khusus seperti yang diterapkan di Aceh, Papua, atau Yogyakarta sebagai alternatif yang lebih konstitusional dan efektif,” jelas Azhar.

Mereka juga menekankan bahwa pembentukan badan otorita tanpa dasar konstitusional yang jelas bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik dalam pelaksanaannya.

Keberhasilan Tim Debat Bramanty UB dalam kompetisi ini merupakan hasil dari strategi debat yang matang, argumentasi yang solid, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai mosi yang dihadapi. Mereka juga membuktikan bahwa dengan manajemen waktu yang baik, mereka bisa bersaing di tingkat nasional meski harus menghadapi tekanan dari kesibukan organisasi kampus. (*)