TIMES MALANG, MALANG – Wakil Bupati Malang, Hj. Lathifah Shohib menyatakan, pentingnya kiprah semua pihak dalam ikut mewujudkan kemakmuran, terutama bagi masyarakat Kabupaten Malang. 

"Saya berharap dari program-program pemerintah yang Saya sampaikan itu, Muhammadiyah bisa menangkap dan dapat membantu, supaya bisa terlaksana dengan baik," kata Wabup Lathifah, usai menjadi pembicara di Kajian Ramadan Muhammadiyah Kabupaten Malang, di Hall Lt. 7 Titanium Building SMK Nuhammadiyah 7 Gondanglegi, kemarin. 

Karena bagaimanapun, kata Wabup Malang, Muhammadiyah termasuk stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada di Kabupaten Malang. 

"Muhammadiyah juga stakeholder yang harus kita libatkan dalam setiap pengembangan dan pembangunan di Kabupaten Malang ini," tandasnya. 

Wabup Lathifah menambabkan, setidaknya, dari program-program pemerintah daerah tadi bisa tersampaikan kepada warga Muhammadiyah sampai akar rumput. Sehingga, Muhammadiyah bisa menangkap dan berpartisipasi untuk mensukseskan program pemerintah Kabupaten Malang tersebut.

Kajian Ramadan Pimpinan Muhammadiyah tersebut mengangkat tema 'Negara Adil, Rakyat Makmur: Memaknai Konsep Baldah Thayyibah." 

Dalam acara ini, juga menghadirkan Penasehat Presiden urusan Haji, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.  Selain itu, juga dihadiri Wakil Kepala Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Zuly Qodir. 

Dalam kesempatan ini, Wabup Malang juga banyak beberapa hal penting yang akan menjadi program pemerintah juga pemerintah daerah. Seperti terkait program ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih, juga prioritas pada pendidikan di Kabupaten Malang. 

Pada sektor pendidikan, menurutnya sedang dipersiapkan program Sekolah Unggulan dengan pendampingan langsung dari pihak Universitas Negeri Malang (UM). Selain itu, menurutnya tetap diupayakan bantuan insentif guru tidak tetap atau non-ASN pada tahun ini. 

"Ya, pemerintah daerah tetap ingin berbuat, tetapi menyesuaikan anggaran yang ada. Tahun ini, APBD Kabupaten Malang mencapai Rp 4,7 triliun lebih,"

Terkhusus pendidikan, menurutnya alokasi anggaran di Kabupaten Malang lebih dari amanat UU Sisdiknas sebesar 20 persen, yakni sudah 30 persen dari APBD Kabupaten Malang. 

"Sudah lebih dari 1,5 triliun anggaran APBD untuk pendidikan di Kabupaten Malang, termasuk didalamnya untuk gaji," jelas Lathifah. 

Sementara itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah juga mengimbau, untuk pemerintah daerah bisa bergerak bersama kader-kader Muhammadiyah di Kabupaten Malang ini. Khususnya, untuk membantu program-program pemerintah kabupaten Malang kedepan.

Secara khusus, Wabup Malang juga mengapresiasi forum stakeholder pimpinan Muhammadiyah mulai daerah sampai nanting dalam acara tersebut. Tak hanya kajian keagamaan, juga disampaikan kajian keilmuan yang inspirasi sukses yang disampaikan di forum tersebut. (*)