TIMES MALANG, MALANG – DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang agar bisa merealisasikan peraturan walikota (Perwal) untuk memenuhi kebutuhan Peraturan Daerah (Perda) agar bisa berjalan seimbang. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita usai memimpin Rapat Paripurna penyampaian PU Fraksi terhadap 4 Ranperda Kota Malang, Kamis (6/3/2025).

Perempuan yang akrab disapa Mia mengatakan, masih banyak Perda yang tak memiliki Perwal, sehingga realisasi lapangan tak maksimal, bahkan ada yang tak berjalan.

“Kalau Perda tidak ada Perwal, pelaksanaan teknis akan sangat berpengaruh, sehingga mengambang dan bahkan ada yang tidak bisa jalan,” ujar Mia, Kamis (6/3/2025).

Menurut Mia, Perda itu mengatur tentang norma atau makronya. Sehingga, harus bisa didetailkan melalui Perwal.

“Kami pasti mendorong eksekutif (Pemkot Malang). Kalau memang tidak dilaksanakan, akan kami jadikan catatan. Maka, kami berharap segera tereksekusi,” ungkapnya.

DPRD Kota Malang terus melakukan langkah konsisten untuk mengawal Perda maupun Perwal agar terimplementasi dengan baik di lapangan.

Maka, pastinya DPRD Kota Malang juga akan konsultasi dengan Provinsi hingga Kementerian untuk memastikan Perda tersebut disetujui dan memunculkan Perwal.

“Kami berharap dengan adanya mandat atau amanah di dalam Perda, membuat Perwal sebaiknya eksekutif melakukannya,” katanya.

Sementara, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyebut bahwa pihaknya akan mengevaluasi mana Perda yang belum ditindaklanjuti hingga belum memiliki Perwal.

“Kami akan melihat turunannya. Karena, secara hirarki ada turunan dari perundang-undangan,” ucapnya. (*)