TIMES MALANG, JAKARTA – Rangkaian bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara disebut sebagai alarm atau peringatan dini bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis iklim dan lingkungan. Peringatan ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno.

Menurut Eddy, bukti-bukti perubahan iklim sudah tak terbantahkan, ditandai dengan naiknya suhu di berbagai kota dan pola cuaca yang semakin tidak terprediksi.

“Kita menyaksikan peningkatan suhu di mana-mana. Pola cuaca juga menjadi tidak menentu, kita tidak lagi bisa memprediksi kapan musim hujan atau kemarau akan tiba,” ujar Eddy di Jakarta, Sabtu (29/11/2025), usai menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025.

Politisi Partai Amanat Nasional itu menegaskan bahwa banjir bandang, tanah longsor, dan hujan deras di luar musim yang terjadi belakangan ini adalah manifestasi nyata dari krisis tersebut. Ia menyatakan, bencana ini tidak hanya dipicu faktor alam, tetapi juga ulah manusia.

“Ini adalah konsekuensi dari krisis iklim, diperparah oleh perilaku kita yang tidak ramah lingkungan, seperti pembalakan hutan dan pengambilan pasir secara masif,” tegas Doktor Ilmu Politik UI tersebut.

Eddy juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan untuk permukiman dan industri yang mengikis daya dukung lingkungan. Ia mendesak pemerintah dan masyarakat untuk segera melakukan pembenahan.

Eddy mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak tegas terhadap perusak lingkungan. “Peringatan ini harus direspons dengan cepat untuk mencegah bencana serupa di masa depan,” imbuhnya.

Merespons viralnya video kayu gelondongan yang hanyut dalam banjir bandang di Sumatra—yang mengindikasikan praktik penebangan liar—Eddy menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan berkelanjutan.

“Keberadaan kayu gelondongan itu harus diselidiki sumbernya. Jika ilegal, penegakan hukum harus dilakukan secara konsekuen untuk menciptakan efek jera,” pungkasnya.

Ia berharap pemerintah bergerak cepat mengusut tuntas kasus tersebut agar kerusakan hutan dapat dihentikan dan masyarakat tidak terus menjadi korban dari bencana yang sebenarnya dapat dicegah. (*)