TIMES MALANG, MALANG – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa proses mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemkot Malang dipastikan bersih dari praktik mahar jabatan. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) tidak mudah percaya jika ada pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun Wakil Wali Kota Malang untuk menawarkan jabatan dengan imbalan tertentu.

Ia menekankan bahwa seluruh proses mutasi dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Saya sudah sampaikan kepada ASN, jangan percaya oknum-oknum yang mengatasnamakan saya atau Wakil Wali Kota. Tidak ada jual beli jabatan dengan biaya atau imbalan apa pun,” ujar Wahyu, Rabu (28/1/2026).

Wahyu meminta ASN segera melapor apabila menemukan praktik semacam itu. Ia memastikan Pemkot Malang tidak akan mentolerir pelanggaran, baik terhadap pihak yang memberi maupun menerima. Meski belum menerima laporan resmi, Wahyu mengakui kerap mendapatkan informasi informal dari lapangan terkait isu jual beli jabatan.

“Belum ada laporan resmi, tapi sering ada yang menyampaikan isu-isu seperti itu. Saya pastikan itu tidak benar. Kalau ada bukti, silakan lapor langsung ke saya,” tegasnya.

Ia juga membenarkan adanya indikasi oknum tertentu yang diduga mencatut nama dirinya dan Wakil Wali Kota Malang demi kepentingan pribadi. Menurut Wahyu, isu tersebut sengaja ditepis agar tidak merusak integritas birokrasi Pemkot Malang.

Di sisi lain, Wahyu menjelaskan lamanya proses mutasi jabatan bukan tanpa alasan. Ia dan Wakil Wali Kota masih membutuhkan waktu untuk mengenali kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) secara menyeluruh agar keputusan mutasi memiliki dasar yang kuat dan objektif.

“Hampir satu tahun setelah saya dilantik, ini waktu yang cukup untuk menilai calon-calon pejabat, termasuk situasi dan kondisi di lapangan. Penilaian kami berbasis data, pengamatan langsung, dan masukan masyarakat serta media,” jelasnya.

Wahyu memastikan mutasi jabatan akan dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, luas wilayah Kota Malang yang relatif kecil memudahkan dirinya untuk turun langsung ke lapangan jika muncul persoalan.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Hendru Martono, mengungkapkan bahwa saat ini Pemkot Malang tengah merampungkan tahapan job fit atau uji kompetensi antar pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II).

“Sekarang tahapannya job fit dulu. Setelah itu baru seleksi terbuka (selter) untuk mengisi jabatan yang kosong,” kata Hendru.

Menurut Hendru, job fit menjadi dasar pemetaan kesesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang akan diisi. Hasil job fit dipastikan tidak membutuhkan waktu lama, namun pelaksanaan seleksi terbuka masih menunggu arahan Wali Kota Malang sebagai pejabat pembina kepegawaian.

Ia menambahkan, hasil seleksi terbuka nantinya wajib mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelum pejabat terpilih ditetapkan dan dilantik. 

“Dalam mekanisme terbaru, rekomendasi tidak lagi melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tidak memerlukan persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), karena masa jabatan wali kota telah melewati enam bulan,” ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini sejumlah jabatan strategis di Pemkot Malang masih diisi oleh pelaksana harian (Plh), yakni Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Asisten Administrasi Umum (Asisten III), serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Selain itu, beberapa jabatan lain masih dijabat pelaksana tugas (Plt), seperti Inspektur Inspektorat, Kepala BKPSDM, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). (*)