TIMES MALANG, MALANG – Perjalanan ke luar daerah dilakukan dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Malang, di tengah eskalasi aksi unjuk rasa yang belum mereda, Senin (1/9/2025).

Perjalanan itu diduga dilakukan secara diam-diam, tanpa ada agenda kunjungan kerja yang diketahui anggota dewan lainnya. Dua pimpinan DPRD ini, diketahui H. Kholiq dari Fraksi PKB dan Alay Mubarrok dari Fraksi Gerindra. 

"Yang jelas semua kegiatan Komisi dan Fraksi ditunda," kata Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, menjawab pertanyaan wartawan, Senin (1/9/2025).

Saat ditanya soal agenda kedua pimpinan dewan yang menjabat Wakil Ketua DPRD itu, Darmadi mengaku tidak tahu menahu pastinya. Ia mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut soal agenda kedua orang tersebut.

"Kalau agendanya kepartaian atau apa kita tidak tahu," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Di sisi lain, perjalanan dinas yang dilakukan Kholiq dan Alayk itu memicu kontroversi tersendiri. Publik pun menyoroti urgensi perjalanan ke luar daerah itu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarok (baju rompi), saat menghadiri konsolidasi pengurus DPP GMPK di Jakarta, Senin (1/9/2025). (FOTO: dokpri/TIMES Indonesia) 

Padahal sebelumnya, sesuai informasi yang diperoleh, seluruh anggota dewan sudah bersepakat untuk menahan diri dari kunjungan kerja sementara waktu. Ini sebagai bentuk empati terhadap kondisi kejiwaan publik yang sedang berduka dan penuh tekanan sosial.

Kesepakatan itu kemudian seharusnya menjadi simbol solidaritas wakil rakyat: menunda pelesir  demi menjaga perasaan masyarakat. Namun, langkah dua pimpinan dewan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. 

Publik kini masih menanti penjelasan resmi dari Pimpinan dan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang: apakah perjalanan yang dilakukan dalam rangka urusan kerja, atau sekadar jalan-jalan dengan label tugas negara. 

Sejumlah kalangan khawatir, langkah tersebut bisa mencoreng citra kelembagaan DPRD Kabupaten Malang. Terlebih di saat masyarakat berharap wakilnya hadir penuh di tengah situasi yang penuh keprihatinan.

Dalam konfirmasinya, Alayk Mubarok menyampaikan, sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan, yang berkantor di Jakarta, ia memang melakukan konsolidasi pada hari Minggu dan Senin, dengan Pengurus DPP untuk merespon situasi nasional. 

Terkait situasi nasional yang sedang tidak stabil, kata Alayk, pihaknya perlu menginstruksikan secara langsung seluruh jajaran DPD, DPC dan Komisariat se Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh aksi massa yang sudah menjurus pada anarkisme beberapa hari terakhir,.yang rawan ditunggangi oleh kepentingan tertentu.

"Itu murni urusan organisasi yang Saya pimpin. Jadi itu (dianggap pelesir) fitnah, karena Saya ke Jakarta untuk konsolidasi Organisasi GMPK. Saya pakai fasilitas pribadi, tidak dari APBD," ungkap Alayk Mubarok kepada TIMES Indonesia, Senin (1/9/2025) sore. 

Lain halnya, H. Kholiq mengaku ke Jakarta karena sedang urusan bisnis. Yakni, untuk kepentingan koordinasi dan lobi, menyusul harga gula yang masih menunggu kepastian keputusan peraturan Kementerian Perdagangan.

"Saya ini kan pengurus, selaku Bendahara Umum DPN (Dewan Pimpinan Nasional) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) yang berkantor di Jakarta. Ini terkait urusan bisnis gula," jelas Kholiq, melalui sambungan ponselnya. 

Ia bahkan mempersilahkan, agar menanyakan soal perjalanannya ke Jakarta Sekretariat DPRD Kabupaten Malang. 

"Silahkan dicek, ditanyakan ke Setwan, apakah Saya meminta atau difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Ini pakai dana pribadi," pungkas Kholiq. (*)