TIMES MALANG, JAKARTA – Penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) gagal menciduk Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol untuk ditahan dalam kasus darurat militer, dan masih ada waktu sampai hari Senin (6/1/2025) lusa.
CIO membatalkan upayanya, setelah berjam-jam pada hari Jumat (3/1/2025) berkonfrontasi dengan staf dinas keamanan dan ribuan pendukung Yoon Suk-yeol, yang menghalangi upaya mereka di depan kediaman presiden Korea Selatan itu.
Demi keselamatan di tengah meningkatnya ketegangan, CIO akhirnya membatalkan upaya untuk menegakkan surat perintah pengadilan yang memerintahkan menahan Yoon atas penerapan darurat militer singkatnya bulan lalu.
"Kami menghentikan pelaksanaan surat perintah penangkapan sekitar pukul 1:30 siang karena masalah keamanan, karena tampaknya mustahil untuk melaksanakannya di tengah konfrontasi," kata CIO dalam rilisnya tak lama setelah mundur.
"Rencana selanjutnya akan ditinjau kembali. Kami sangat menyesalkan penolakan tersangka untuk mematuhi prosedur yang ditetapkan secara hukum," tambah pihak CIO.
Batas waktu untuk surat perintah itu adalah hari Senin (6/1/2025) yang menempatkan CIO dalam posisi sulit karena harus memutuskan apakah akan melakukan upaya lain, di tengah risiko bentrokan keras dengan presiden yang menantang dan para pendukungnya.
Yoon Suk-yeol yang dimakzulkan oleh Majelis Nasional bulan lalu itu menghadapi tuduhan pemberontakan antara lain atas keputusan darurat militernya, yang kemudian dicabut oleh anggota parlemen hanya beberapa jam kemudian.
Sejak itu, ia mengabaikan panggilan berulang kali dari penyidik untuk hadir guna diperiksa.
Para pendukung Presiden Yoon Suk Yeol berkumpul di luar kompleks perumahannya di Seoul, Jumat, saat para penyidik itu berusaha menegakkan surat perintah pengadilan untuk menahannya.
Ketegangan mulai meningkat sejak pagi ketika para penyidik berusaha melewati jalan yang diblokir oleh pasukan di bawah arahan Dinas Keamanan Presiden (PSS) dan para pendukung di dekat kompleks perumahan Yoon di Hannam-dong, pusat kota Seoul.
Sekitar 2.700 petugas polisi dikerahkan untuk menjaga ketertiban dan mencegah potensi bentrokan antara para penyidik dan para pendukung Yoon.
Para penyelidik mengajukan surat perintah untuk menahan presiden yang tengah berjuang itu dan menggeledah kediamannya, tetapi ditolak masuk oleh Kepala Dinas Keamanan Presiden, Park Chong-jun, yang menyebutkan pembatasan di area pengamanan.
Berbicara kepada wartawan setelah upaya penangkapan Yoon yang gagal, tim investigasi, yang terdiri dari CIO, polisi, dan kementerian pertahanan itu mengatakan, akan mengajukan tuntutan terhadap kepala PSS atas dugaan menghalangi keadilan.
"Kami telah meminta kepala dan wakil kepala PSS untuk hadir guna diperiksa terkait dengan tuduhan menghalangi keadilan paling lambat Sabtu," kata seorang pejabat.
Menurut CIO, para penyelidik tidak bisa mengakses jalan menuju kediaman presiden, yang diblokir oleh 200 tentara, staf PSS, dan sekitar selusin kendaraan.
"Sekitar 20 penyidik CIO dan 80 petugas polisi berusaha menegakkan surat perintah hari ini. Karena kalah jumlah dari pihak oposisi, mereka tidak bisa memasuki kediaman tersebut," kata seorang pejabat CIO, seraya menambahkan bahwa meskipun terjadi beberapa perkelahian, tidak ada bentrokan kekerasan yang serius.
Sekitar 11.000 kaum konservatif sayap kanan memadati jalan di depan kediaman presiden di Seoul, hari Jumat kemarin untuk memprotes upaya otoritas investigasi menahan Presiden Yoon Suk Yeol atas perintah darurat militernya yang gagal.
Polisi telah memperingatkan siapa pun yang mencoba menghentikan CIO dalam melaksanakan surat perintah akan ditahan atas tuduhan menghalangi tugas resmi. "Namun, tidak seorang pun ditahan atas tuduhan tersebut," kata seorang pejabat polisi.
Tim hukum Yoon bersikeras bahwa surat perintah itu tidak sah karena CIO tidak memiliki kewenangan investigasi atas kasus pemberontakan dan mengatakan surat perintah itu tidak biss ditegakkan di lokasi yang terkait dengan keamanan nasional.
Tim pengacara Yoon juga mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangguhkan surat perintah tersebut, serta keberatan terpisah ke pengadilan yang lebih rendah atas perintah tersebut.
Jika ditahan, presiden dapat ditahan hingga 48 jam untuk diinterogasi berdasarkan surat perintah yang berlaku, yang terkait dengan tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang.
Biasanya, penyidik meminta surat perintah penangkapan resmi sebelum batas waktu 48 jam berakhir untuk menahan tersangka di pusat penahanan untuk kasus pidana serius. Jika disetujui oleh pengadilan, mereka dapat ditahan hingga enam bulan.
Yoon dicabut kekuasaan kepresidenannya bulan lalu melalui pemungutan suara Majelis untuk memakzulkannya.
Pendukung Yoon Makin Meluas
Nasibnya kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang memulai pertimbangan mengenai apakah akan menegakkan pemakzulan dan secara resmi mencopotnya dari jabatan atau mengembalikannya.
Setidaknya enam dari delapan hakim saat ini harus memberikan suara mendukung untuk melengserkannya.
Aksi dukung Yoon makin meluas sejak Majelis Nasional meloloskan usul pemakzulannya pada 14 Desember, dan apa yang disebut sebagai 'perlindungan' mereka terhadap presiden yang tengah berjuang itu kemungkinan akan terus berlanjut seiring berlanjutnya investigasi dan persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi.
Setelah diketahui penyidik bahwa CIO tiba di kediaman presiden sekitar pukul 07.24 WIB, kelompok konservatif, termasuk New Freedom Union, menduduki sekitar 300 meter dari jalan empat jalur di depan kediaman presiden, sambil melambaikan bendera Korea dan AS.
Bendera Amerika telah menjadi simbol bagi kaum konservatif di unjuk rasa karena mereka mengatakan bendera tersebut mewakili aliansi Korea-AS.
"Lindungi Yoon Suk Yeol! Hebat, Badan Keamanan Presiden (PSS)," teriak mereka. "Batalkan pemakzulan," teriak sebagian orang, sementara banyak yang berteriak, "Tangkap Lee Jae-myung," merujuk pada pemimpin partai oposisi utama.
Mereka berteriak bahwa surat perintah penyidikan itu "ilegal dan tidak sah."
Di antara peserta unjuk rasa terdapat YouTuber konservatif yang melakukan streaming langsung selama protes, beberapa dari mereka bersorak mendengar berita bahwa penjaga PSS menangkap penyidik CIO, yang kemudian terbukti salah.
Para penyidik mundur sekitar pukul 1:30 siang setelah bersitegang selama berjam-jam dengan petugas keamanan.
Para pengunjuk rasa kemudian bersorak kegirangan, beberapa mengatakan mereka akan bermalam di sana karena khawatir penyidik akan datang lagi.
Sementara itu, kelompok masyarakat yang mendukung pemakzulan Yoon menggelar unjuk rasa di dekat kediamannya pada malam hari.
Konfederasi Serikat Buruh Korea, salah satu dari dua serikat buruh utama, melancarkan protes intensif selama dua hari di sana.
Sebuah koalisi yang terdiri dari 1.549 kelompok sipil liberal juga mengajukan pengaduan terhadap kepala PSS ke Kantor Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional, menuduhnya melakukan penyalahgunaan wewenang, menyembunyikan pelaku tindak pidana, dan mengganggu kemampuan pejabat publik untuk melaksanakan tugas mereka.
Koalisi kelompok masyarakat sipil ini juga menggelar konferensi pers di depan Badan Kepolisian Nasional di Seoul, Jumat, untuk mengajukan pengaduan terhadap kepala PSS karena mengganggu pelaksanaan surat perintah penahanan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. (*)
Pewarta | : Widodo Irianto |
Editor | : Imadudin Muhammad |